DPR dan Bappisus Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri

DPR RI menegaskan belum menerima Surat Presiden terkait isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa, 4 Agustus 2026. Penegasan ini disampaikan oleh pimpinan Komisi III DPR merespons maraknya spekulasi publik mengenai pimpinan Korps Bhayangkara tersebut.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai rumor yang beredar di media sosial. Ia memastikan kabar mengenai adanya dokumen resmi pencopotan jabatan Tribrata 1 dari Istana tidak berdasar.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," tegas Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR.

Habiburokhman meminta publik tetap tenang serta memilah informasi secara bijak sebelum membagikannya.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan isu pergantian pimpinan Polri sering berembus lantaran Listyo Sigit Prabowo telah menjabat selama lima tahun. Namun, ia menilai kinerja institusi kepolisian di bawah pimpinan Sigit tetap berjalan secara profesional dalam menjaga keamanan ratusan juta warga Indonesia.

"Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Sahroni menambahkan bahwa DPR akan bersikap terbuka kepada publik apabila surat dari Presiden sudah diterima Senayan.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," kata Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Mengenai spekulasi di tengah masyarakat, politisi Partai NasDem itu memaklumi munculnya beragam pandangan subjektif dari berbagai pihak.

"Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Pengamanan, walaupun ada kurangnya wajarlah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan, gitu," ucap Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Ia meyakini Presiden akan mempertahankan posisi Sigit berkat dedikasinya mengelola organisasi besar.

"Tapi ini kan ada kurangnya wajar, tapi dengan pekerjaan dia luar biasa mencakup 280 juta orang, nggak gampang. Tapi kan ada oknum-oknum yang ya, yang mengatasnamakan institusi, itu biasa. Tapi saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik," kata Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Sahroni juga membantah kabar burung yang menyebut surat penunjukan Kapolri baru telah mengendap di parlemen tanpa dibuka oleh pimpinan DPR.

"Kagak ada, kagak ada," ujar Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Ia kembali menegaskan transparansi DPR jika dokumen tersebut benar-benar ada.

"Ya, kalau kalian sudah tahu ya kalian munculin aja. Orang kita gak ada, sama sekali belum ada," kata Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Sahroni kembali menekankan bahwa durasi kepemimpinan sering kali memicu dinamika opini publik.

"Because lama orang ada yang gak suka, ya apa, ya dimaklumin aja. Ya mungkin karena, 'Udahlah, udah 5 tahun lu, gantianlah,' misalnya gitu kan, ada bisa aja," kata Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Di sisi lain, respons berbeda datang dari lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menegaskan keputusan pergantian pejabat mutlak berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Tunggu tanggal waktunya. Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti," ucap Aris, Kepala Bappisus.

Aris meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan resmi dari Kepala Negara.

"Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah lah, tunggu saja," kata Aris, Kepala Bappisus.