Data Upah Buruh Pidato Kenegaraan Presiden Soroti Masalah Teknokrasi

Sorotan publik tertuju pada mekanisme verifikasi data di lingkaran pembantu Presiden setelah muncul kekeliruan data upah buruh harian dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026.

Presiden memperkenalkan Susanah, buruh pengupas bawang harian asal Bogor, serta menyebut upah mengupas bawang mencapai Rp 700.000 per kilogram. Angka ini memicu perdebatan karena berjarak sangat jauh dari realitas lapangan.

Fakta di Pasar Legi Solo menunjukkan upah memecah bonggol bawang putih hanya Rp 10.000 per karung 20 kilogram. Sementara upah pengupasan tahap akhir hingga bersih sebesar Rp 2.000 per kilogram, sehingga pendapatan kotor buruh harian rata-rata hanya Rp 30.000 per hari.

Jika dihitung secara matematis, tarif Rp 700.000 per kilogram akan membuat buruh berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Hal ini menjadi anomali data yang mencolok mengingat status Susanah sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Kekeliruan data mikro sekelas upah buruh harian ini menandakan penyumbatan pada sistem pengujian logika atau sanity check sebelum dokumen dibacakan di hadapan wakil rakyat. Kejadian ini juga mengindikasikan penerapan Policy-Based Evidence di tingkat birokrasi, di mana data disesuaikan demi mendukung narasi politik tertentu.

Distorsi input data dalam dokumen kenegaraan berisiko tinggi menyebabkan kesalahan sasaran bantuan sosial, mengendurnya formulasi perlindungan upah dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta menggerus kredibilitas indikator makro pemerintah di mata publik.