Danantara Ambil Alih Aset PT Dok dan Perkapalan Surabaya

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) resmi dinyatakan pailit sejak awal Juli 2026, yang memicu langkah penyelamatan aset oleh pemerintah melalui Danantara untuk dikonsolidasikan ke bawah kendali BUMN lain, yakni PT PAL.

Langkah hukum terhadap perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang bengkel kapal tersebut direspons langsung oleh pemerintah selaku pemegang saham. Dilansir dari Detik Finance, mekanisme pengambilalihan aset ini dinilai menjadi opsi terbaik demi efisiensi biaya serta menjaga keberlangsungan fasilitas dok kapal nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony memberikan kejelasan mengenai rencana penanganan serta konsolidasi seluruh fasilitas dok kapal milik negara setelah keputusan kepailitan tersebut keluar.

"Eh nanti saya cek ya, kita kan mau konsolidasikan itu kan, semua dok kapal kita kan," ujar Dony, Chief Operating Officer (COO) Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

Dony menambahkan bahwa pemerintah menjamin proses pengalihan kepemilikan aset eks PT DPS akan diarahkan sepenuhnya untuk memperkuat PT PAL.

"Asetnya kan kita ambil. Jadi mekanismenya, mekanisme itu. Tetapi asetnya akan dikonsolidasikan ke PT PAL," sambung Dony, Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Pemerintah memilih skema penyerapan aset pasca-pailit ini karena aspek finansial yang dinilai lebih menguntungkan dan mempermudah regulasi pemindahan.

"Karena lebih murah cost-nya buat kita melakukan proses itu. Kan tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi asetnya akan kita ambil," beber Dony, Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Kondisi pailit yang dialami perusahaan berusia 116 tahun tersebut mengundang keprihatinan sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha pelayaran nasional.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menegaskan bahwa situasi ini merefleksikan perlunya komitmen regulasi yang berpihak pada sektor maritim strategis.

"Dinamika yang dihadapi DPS menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan nasional dalam membangun industri galangan kapal yang sehat, competitive, dan berkelanjutan," kata Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, keunikan industri galangan kapal yang padat modal dan memiliki waktu balik modal yang lama menuntut hadirnya kebijakan yang konkret agar mampu bersaing dengan negara produsen besar seperti China dan Korea Selatan.

"Political will pemerintah sudah terlihat. Tantangannya sekarang adalah implementasi komitmen tersebut menjadi kebijakan yang mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi industri galangan, mulai dari bahan baku hingga pembiayaan," ujar Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Dampak kebangkrutan PT DPS juga disoroti oleh asosiasi galangan kapal domestik yang melihat adanya ancaman pengurangan kapasitas industri maritim secara agregat.

Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami menilai kolapsnya galangan kapal bersejarah ini merugikan ekosistem ketenagakerjaan dan rantai pasok dalam negeri.

"Hilangnya salah satu galangan bersejarah bukan hanya persoalan satu perusahaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional yang telah dibangun selama puluhan tahun," kata Anita Puji Utami, Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).

Padahal, penguatan industri perkapalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan dukungan modal kerja, insentif fiskal, perlindungan kompetisi usaha, dan peningkatan nilai TKDN.