BPDLH Salurkan Rp18 Triliun Dana RBP REDD Plus dari GCF

Pemerintah Indonesia memperoleh kucuran dana Results-Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) bernilai US$103,78 juta atau sekitar Rp1,8 triliun pada Rabu (12/8/2026). Dilansir dari Detik Finance, insentif finansial tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atas capaian pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton CO₂e.

Pengelolaan dana insentif lingkungan ini dibagi dalam tiga output proyek utama. Output 1 dan 3 telah beroperasi sepanjang periode 2021 hingga 2025, sedangkan Output 2 berjalan hingga 2030 di bawah naungan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

BPDLH mencatat realisasi penyaluran dana Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 telah menembus angka lebih dari Rp500 miliar sejak Agustus 2023 hingga Juli 2026. Angka tersebut mencakup 37 persen dari total alokasi serta melibatkan jaringan kerja lintas sektor di 38 provinsi.

"Nah dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mendapatkan pendanaan result-based payment dari GCF sebesar 103,8 juta US Dollar sebagai apresiasi atas capaian penurunan emisi 20,25 juta ton CO2 ekuivalen periode 2014-2016 termasuk tambahan 2,5% untuk manfaat non-karbon," ujar Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.

Capaian tersebut dialokasikan untuk perluasan Perhutanan Sosial mencakup lebih dari 2 juta hektare, fasilitasi 40 usulan penetapan hutan adat, hingga pendampingan ekonomi kreatif masyarakat. Program ini juga memperkuat 150 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selain itu, intervensi proyek menjangkau rehabilitasi lahan seluas 3.000 hektare, penguatan Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim, hingga pengelolaan sampah di 1.266 desa yang tersebar pada 225 kabupaten.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 34 provinsi telah mengakses dana Output 2 dengan komitmen mencapai Rp761 miliar atau 94,8 persen dari total alokasi tingkat daerah. Pada 12 Agustus 2026, BPDLH meresmikan penyaluran dana untuk 10 provinsi baru yang telah menyelesaikan tahap penilaian proposal.

"BPDLH diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Kami berharap pendanaan ini yang disalurkan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar," ujar Joko Tri Haryanto.