Bapanas Bantah Kelangkaan Beras Premium di Ritel Modern

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah isu kelangkaan beras premium di ritel modern pada Sabtu (25/7/2026). Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan beras premium masih mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya yang diproduksi oleh BUMN pangan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Meskipun pasokan dipastikan aman, pemerintah mengakui adanya kenaikan harga beras premium. Kendati demikian, lonjakan harga tersebut diklaim masih berada dalam batas wajar dan tidak terlalu jauh dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada.

Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya," tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).

Berdasarkan data pemantauan Bapanas per 24 Juli, rata-rata harga beras premium secara nasional tercatat sebesar Rp15.966 per kilogram. Angka tersebut merupakan akumulasi rata-rata harga dari tiga zonasi HET di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Zona I yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, rata-rata harga berada di angka Rp15.224 per kilogram atau hanya melampaui HET Rp14.900 per kilogram sebesar 2,17 persen.

"Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang," terang Ketut.

Pemerintah terus menggulirkan intervensi pasar melalui program bantuan pangan serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sepanjang Januari hingga Juli 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 1,4 juta ton.

"Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya," tambah Ketut.

Rincian penyaluran tersebut meliputi penjualan beras SPHP periode Januari–Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton sebagai perpanjangan program tahun sebelumnya, dilanjutkan penyaluran SPHP periode Maret–Juli sebanyak 520,83 ribu ton, serta distribusi bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,88 ribu ton.

Selain memantau kondisi di tingkat hilir atau konsumen, Bapanas mengimbau seluruh pihak untuk turut memperhatikan dinamika di tingkat hulu, khususnya kondisi kesejahteraan para petani padi dalam negeri.

"Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya," tutup Ketut.