Banggar DPR Minta Pemerintah Waspadai Perlambatan Sektor Manufaktur

Badan Anggaran DPR mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, tetapi meminta pemerintah mewaspadai perlambatan industri pengolahan. Kinerja ekonomi nasional pada periode tersebut dinilai terdorong oleh konsumsi masyarakat selama libur sekolah dan masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Kamis (6/8/2026).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa kenaikan aktivitas masyarakat pada momen tahun ajaran baru memberikan dampak positif langsung bagi kinerja sektor infokom serta akomodasi.

"Demikian halnya saat memasuki masa penerimaan sekolah, dan pendidikan tinggi, serta kenaikan kelas. Faktor musiman ini ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi. Sehingga sektor infokom tumbuh 6,97% pada triwulan II-2026," kata Said, Kamis (6/8/2026).

Aktivitas liburan sekolah turut melesatkan sektor akomodasi serta makanan dan minuman hingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,6 persen. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terjaga di atas 5 persen, Said menekankan pentingnya perhatian terhadap laju industri manufaktur yang melambat dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026.

Penurunan laju manufaktur perlu diantisipasi secara serius mengingat sektor tersebut menyumbang 18,5 persen terhadap produk domestik bruto dan menampung 13,5 persen tenaga kerja nasional.

"Kenapa pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini? Sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5% dari PDB, sekaligus kontributor 13,5% tenaga kerja nasional, sekaligus cerminan dari sebagian besar tenaga kerja formal," ucap Said.

Pemerintah juga didesak untuk memperkuat sektor pertanian yang memberikan kontribusi 13,57 persen bagi PDB serta menyerap 28,75 persen tenaga kerja. Di sisi lain, laju konsumsi rumah tangga terdeteksi melambat menjadi 5,05 persen pada triwulan II-2026 dari sebelumnya 5,52 persen pada triwulan I-2026.

"Pada triwulan II-2026 tumbuh lebih rendah menjadi 5,05%, namun pencapaian ini patut kita syukuri, sebab konsumsi rumah tangga sebagai penyangga 53,3% PDB masih berkinerja baik," jelas Said.

Mengenai peta ketenagakerjaan per Mei 2026, proporsi pekerja formal tercatat mencapai 40,7 persen atau 60,31 juta orang, sedangkan pekerja informal mendominasi sebesar 59,3 persen atau 87,88 juta orang. Kondisi ini memperlihatkan penurunan proporsi pekerja formal dibandingkan posisi November 2025 yang berada di angka 42,3 persen.

"Tantangan ke depan bagaimana kita meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Kuncinya memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," tutur Said.

Dominasi sektor informal memperlebar kesenjangan pendapatan yang tercermin dari kenaikan gini ratio Maret 2026 menjadi 0,368. Kenaikan ketimpangan tersebut berisiko memperberat beban hidup pekerja informal yang belum terjangkau perlindungan sosial secara optimal.

"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," pungkas Said.