Bisnisbandung.com – Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menyoroti alokasi anggaran negara yang dinilainya tidak seimbang.
Dikutip dari youtube Indonesia Lawyers Club, Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah terlalu berhati-hati dalam memberikan subsidi gas elpiji untuk rakyat.
Sementara anggaran Rp75,8 triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tanpa hasil yang jelas.
Achmad Nur Hidayat menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN seharusnya dihentikan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menyebut banyaknya program yang dijanjikan Prabowo membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis Rp490 triliun dan subsidi perumahan rakyat yang mencapai Rp21,3 triliun.
“Langkah yang realistis itu hentikan APBN untuk IKN. Itu lebih baik daripada terus menerus membuang anggaran tanpa kejelasan,” kata Achmad Nur Hidayat.
Ia mempertanyakan manfaat dari Rp75,8 triliun yang telah dikeluarkan untuk pembangunan IKN sejak 2022 hingga 2024 yang menurutnya belum memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.
Menurut Achmad Nur Hidayat keputusan untuk menunda pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN semakin menunjukkan ketidakpastian proyek tersebut.
Padahal kehadiran ASN merupakan faktor kunci dalam menarik investor untuk berinvestasi di ibu kota baru.
“IKN didesain untuk mengundang investor karena ada orang yang akan menghuni. Kalau ASN saja tidak jadi pindah ini artinya tanda kutip kegagalan dalam investasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Achmad Nur Hidayat menyoroti bahwa uang negara yang sudah digunakan untuk IKN seharusnya bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Namun hingga saat ini ia melihat belum ada aktivitas pemerintahan maupun bisnis yang berkembang di kawasan tersebut.
“75,8 triliun itu uang rakyat dari pajak yang seharusnya menghasilkan return setiap detiknya. Tapi sampai sekarang apa manfaatnya buat ekonomi kita? Nol!” tegasnya.
Ia bahkan menyebut pengelolaan anggaran ini sebagai “kejahatan finansial APBN”.
Apalagi menurutnya masih ada Rp48,8 triliun lagi yang akan digelontorkan hingga 2029 sehingga total anggaran yang berpotensi terkuras untuk IKN bisa mencapai Rp124,6 triliun.
Achmad Nur Hidayatjuga membandingkan dengan subsidi gas elpiji yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menilai ada ketimpangan dalam cara pemerintah mengelola anggaran negara.
“Kita bicara subsidi gas elpiji saja sangat hati-hati. Tapi 75,8 triliun untuk IKN sudah dikeluarkan dan tidak ada hasil. Ini yang harus dikritisi,” katanya.
Dengan kondisi ini Achmad Nur Hidayat menegaskan pentingnya evaluasi anggaran agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat bukan hanya proyek ambisius yang belum tentu berdampak nyata.
Sumber: bisnisbandung.com
