Warta Ekonomi, Jakarta – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan sajian yang diperlihatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan membongkar praktik permainan yang dapat merugikan negara di tubuh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) membuat Komisi 3 pun mengundang Mahfud MD untuk RDP atas pernyataannya tersebut. Dimana sidang pemanggilan Mahfud pun berjalan sangat panas dimana Menkopolhukam di “keroyok” oleh para anggota Dewan Komisi 3.
Achmad mengatakan, Kementrian yang dipimpin oleh seorang Menteri yang sama sejak dua presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) membuat tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu.
“Presiden Jokowi merasa Kemenkeu perlu bersih-bersih namun selama kepemimpinan SMI, Presiden Jokowi bisa jadi tidak puas sehingga menggunakan tangan lain untuk bersih-bersih,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (7/4/2023).
Achmad mengatakan bahwa polemik Rp349 triliun bisa jadi atas izin Presiden Jokowi. Ditambah lagi terdapat kabar bahwa Pak Mahfud MD berada satu pesawat dengan Presiden Jokowi, dari pembicaraan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang turun.
Hal tersebut dinilai membuat Presiden kecewa dan meminta Menkopolhukam melakukan serangkaian kegiatan yang dinilai perlu seperti diantaranya adalah membuka Kemenkeu Gate.
Menurutnya, fungsi utama Kemenkeu adalah menjaga pendapatan negara, saat ini negara membutuhkan pendapatan besar, ini adalah solusi bagi Presiden agar program-program mercusuarnya segera di prioritaskan.
“Presiden mendapatkan laporan dari Badan Otoritas IKN ternyata banyak level tinggi di Badan Otoritas IKN belum dibayarkan gajinya karena ada hambatan di Kemenkeu,” ujarnya.
Dengan sikap Mahfud yang seakan-akan terus membuka aib daripada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menjadi menarii, pasalnya keduanya notabene bekerja hanya untuk membantu presiden bukan untuk kepentingan pribadi.
Melihat kondisi seperti itu, seharusnya presiden bisa memanggil kedua pembantu nya tersebut untuk kemudian diselesaikan dalam rapat terbatas kedua pembantu nya tersebut.
“Atau justru mungkin kah kegaduhan pernyataan Mahfud MD tersebut adalah instruksi langsung dari presiden untuk mengungkap korupsi yang selama ini terjadi di Kemenkeu yang seolah tak tersentuh dan terlindungi. Sehingga presiden lewat tangan Menkopolhukam ingin membongkar patgulipat keuangan di Kementerian Keuangan tersebut,” jelasnya.
Sumber: wartaekonomi.co.id
