TEMPO.CO, Jakarta – Total insentif yang disalurkan dalam Program Kartu Prakerja kepada seluruh peserta sejak 2020 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 41,59 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi Prakerja Hengki Mardongan Sihombing dalam acara Financial Inclusion Week 2024 secara virtual, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.
Ia menyebutkan, penyaluran insentif tunai lewat skema government to person (G2P) diarahkan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan ketrampilan tenaga kerja melalui banyak opsi pelatihan.
“Kita sudah punya penerima manfaat sebanyak 18,98 juta orang, dan juga karena kita membangun kolaborasi G2P dengan mitra kita dari bank dan juga e-wallet, kita sudah berhasil mentransfer insentif tunai ke dompet mereka tanpa kontak fisik dengan peserta. Kita sudah mencairkan sekitar Rp 41,59 triliun atau setara dengan US$ 2,66 miliar,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan itu, Hengki juga menegaskan Program Kartu Prakerja tidak hanya menawarkan bantuan finansial, tapi juga membangun ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai mitra, termasuk portal pekerjaan, platform digital, serta lembaga pelatihan.
Adapun hasil dari survei yang dilakukan tim Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa program ini sudah memberikan dampak signifikan bagi para penerima manfaat.
Salah satu temuan kuncinya adalah sekitar 26 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Tak hanya itu, juga terdapat peningkatan pendapatan tahunan rata-rata per orang sebesar Rp 980 ribu.
Lebih jauh, Hengki menjelaskan sekitar 5 persen peserta yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai pelaku UMKM, akhirnya berhasil mendaftarkan usahanya setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan di Program Kartu Prakerja.
Berikutnya, sekitar 2 persen peserta yang sebelumnya bekerja di sektor informal kini telah beralih status menjadi pekerja formal. “Itulah alasan Presiden Jokowi menggagas Kartu Prakerja mulai dari tahun 2020. Kartu Prakerja berusaha meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, kemampuan wirausaha kepada angkatan kerja Indonesia,” katanya.
Atas dasar itu, Hengki mengklaim, program ini memberikan solusi bagi permasalahan yang sudah lama dihadapi tenaga kerja Indonesia, ketidakmauan masyarakat untuk mengikuti kursus karena adanya keterbatasan dana, waktu, serta informasi.
Lewat Program Kartu Prakerja, menurut Hengki, peserta dapat memperoleh insentif tunai dari kredit pelatihan, mengikuti pelatihan singkat secara fleksibel, serta mendapatkan akses informasi kursus secara daring.
“Prakerja mencoba menciptakan marketplace, sehingga mereka dapat menyediakan informasi pasar tenaga kerja,” ucap Hengki. Dengan begitu, para pencari kerja atau pekerja dapat menemukan kursus apa pun di ekosistem Prakerja.
Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono sebelumnya mengkritik program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi. Salah satu kritiknya adalah karena sebagian besar peserta kartu Prakerja adalah orang yang sudah bekerja.
“Sehingga tujuan utama program kartu Prakerja yang seharusnya ditujukan bagi pengangguran dan korban PHK menjadi tidak tercapai,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 14 Desember 2023.
Yusuf juga mengungkit hanya sedikit peserta program Prakerja yang mengikuti pelatihan hingga selesai. “Sehingga tujuan peningkatan kompetensi sulit tercapai.”
Selain itu, menurut Yusuf, mekanisme pendaftaran peserta program Kartu Prakerja didasarkan pada pendaftaran mandiri secara digital. Walhasil, hal ini justru menjadi bias karena terkesan lebih mengarah ke kelompok menengah dan atas. “Jadi coverage program Kartu Prakerja ini untuk kelompok miskin sangat rendah,” ujarnya.
Berikutnya adalah jenis pelatihan yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja berdurasi singkat. Peserta hanya diwajibkan minimal mengikuti selama 6 jam. Pelatihan yang dilakukan pun sepenuhnya Daring tanpa tatap muka interaktif atau on the job training. Dengan desain pelatihan seperti ini, program Kartu Prakerja susah mencapai tujuan untuk skilling angkatan kerja baru, re-skilling untuk pekerja korban PHK, dan up-skilling untuk pekerja aktif.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah berikutnya mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.
Ia mengkritik pelaksanaan program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran, berisiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. Achmad menyarakan sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.
Sumber: bisnis.tempo.co
