Oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta
Menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi, publik menyaksikan semakin seringnya silang pendapat antarmenteri di ruang publik.
Sebut misalnya Bahlil dan Sri Mulyani soal anggaran kementerian, Sandiaga S Uno dan Sri Mulyani soal yang sama yaitu anggaran kementerian mengecil.
Contoh lain soal Menteri PMK Muhadjir Effendi dan Mensos Risma menyoroti perbedaan pandangan dalam bansos untuk pecandu Judi online dan soal penanganan masalah sosial lainnya di Indonesia.
Fenomena ini bukanlah sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan cerminan dari perbedaan visi, kepentingan politik, dan ambisi pribadi masing-masing menteri.
Kondisi ini menciptakan instabilitas dan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi.
Ketidaksepakatan ini mengganggu implementasi program-program strategis, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi. Jika terus berlanjut, situasi ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Di tengah ketidakstabilan ini, para menteri seharusnya memperkuat fokus dan prioritas mereka untuk memaksimalkan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama adalah penguatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, implementasi kebijakan yang mendorong investasi di sektor-sektor strategis, serta memperkuat stabilitas makroekonomi.
Para menteri juga harus berusaha meningkatkan daya saing industri nasional melalui inovasi dan digitalisasi. Semua ini hanya akan berhasil jika dilakukan dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat dari setiap anggota kabinet.
Banyak pekerjaan rumah di bidang ekonomi dan sosial yang belum selesai dan perlu dituntaskan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.
Reformasi birokrasi, misalnya, perlu dipastikan lebih efisien dan transparan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sangat krusial untuk menghadapi tantangan global.
Upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program bantuan sosial juga harus dilanjutkan dengan serius. Diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu serta penyelesaian masalah lingkungan yang menghambat pembangunan berkelanjutan juga merupakan prioritas utama. Kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut meliputi stabilitas politik, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, serta keberlanjutan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.
Saya pesimis bahwa Presiden Jokowi memiliki kemampuan untuk menjaga soliditas kabinet di sisa masa pemerintahannya.
Ketidakharmonisan tersebut terjadi karena absennya kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, dan koordinasi yang efektif di antara semua anggota kabinet.
Namun, masih ada harapan jika Presiden Jokowi hadir juga menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Soalnya akhir-akhir ini, Presiden terlihat sibuk menyiapkan partai koalisinya untuk pilkada anak dan kerabatnya.
Kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengelola konflik serta memfasilitasi dialog dan kompromi di antara para menteri sangat diperlukan. Presiden kelihatannya tidak berselera selain meneruskan kekuasaan untuk kerabat dan keturunannya.
Ini semua adalah gejala dari mulai abainya policy makers dari urusan publik. Policy makers dimasa transisi kini hanya berfikir sempit, sektoral dan sekedar menggugurkan kewajiban gaji tanpa mau berfikir jangka panjang utk kepentingan yang lebih besar. Seharusnya urusan publik diatas dari urusan pribadi dan sektoral. Hanya dengan demikian, pekerjaan rumah dapat diselesaikan sebelum Oktober nanti.
Pada akhirnya, soliditas kabinet adalah kunci untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang efektif, pencapaian target-target prioritas akan sulit terwujud. Kita berharap publik
Mengingatkan Presiden Jokowi agar kembali fokus dan mengurus para menterinya yang sudah miskoordinasi dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat soliditas kabinet dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa, demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Bukan kesejahteraan dan kemajuan keluarganya.
Sumber: strateginews.id
