Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom dan Anggota Dewan Pakar TIMNAS AMIN)
Penghentian iklan videotron buatan Anies Bubble menimbulkan keprihatinan yang serius terkait dengan integritas dan kebebasan dalam proses demokrasi.
Kejadian ini patut dicurigai bahwa adanya campur tangan, pengaruh atau mungkin saja adanya intimidasi dari lawan politik pro penguasa yang mempengaruhi pengelola videotron untuk menghentikan penayangan. Sangat tercium adanya pihak yang terancam oleh keberadaan video tersebut.
Video yang ditayangkan Videotron tersebut adalah hasil kerja sama Anies Bubble dengan Olpproject, memanfaatkan dana dari simpati Humanies, yang mayoritas adalah anak muda penggemar K-Pop. Penayangan video ini membuktikan bahwa Generasi Z semakin suka AMIN.
Lokasi strategis di Grand Metropolitan Bekasi menjadi tempat pemasangan, dan rencananya, videotron ini akan tayang selama seminggu, mulai dari tanggal 15 hingga 21 Januari 2024.
Kesadaran Berpolitik Kalangan Gen-Z dikoptasi
Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi terancam ketika penghentian videotron tersebut terjadi belum genap sehari setelah tayang.
Sayang sekali, Gen-Z mulai naik level dengan meningkatnya kesadaran berpolitik tapi sudah dikoptasi.
Politisasi media, yang tercermin dalam penghentian iklan, dapat menghambat aliran informasi yang objektif dan merugikan proses demokrasi.
Peristiwa kontroversial ini menunjukkan bagaimana suatu ekspresi politik dari simpatisan yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap dinamika demokrasi dan kesadaran berpolitik di kalangan gen-Z berubah menjadi kontroversi yang meruncing.
Dalam kurun waktu singkat, videotron yang awalnya menggembirakan Anies Baswedan dan pendukungnya tiba-tiba dihentikan, melanggar jadwal penayangan yang telah ditetapkan yang seharusnya ditayangkan selama satu minggu.
Kerja sama antara Anies Bubble dan Olpproject menjadi awal dari segalanya. Dengan mengumpulkan dana dari simpatisan Anies, terutama yang tergabung dalam komunitas Humanies, proyek ini mencoba menciptakan koneksi antara dunia politik dan budaya pop, khususnya K-Pop, yang diminati oleh sebagian besar pendukung Anies.
Namun, kegembiraan Anies atas iklan videotron tersebut tidak berlangsung lama. Belum genap satu hari tayang, Olpproject mengumumkan penghentian paksa dengan alasan yang disebut di luar kendali mereka. Penjelasan terbatas ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, memicu spekulasi dan ketidakpastian atas motif sebenarnya di balik penghentian yang mendadak ini.
Pelanggaran terhadap hak-hak demokratis
Langkah-langkah hukum perlu diambil untuk membela hak-hak pihak yang terdampak oleh penurunan iklan videotron. Perlindungan hukum ini harus memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak-hak demokratis lainnya mendapatkan tanggapan yang tegas dan adil.
Media, sebagai platform utama untuk menyampaikan informasi kepada publik, perlu memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga transparansi pengelolaan. Jika terbukti bahwa penghentian iklan videotron tidak didasarkan pada aturan yang jelas, media perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan keadilan pemilihan.
Bawaslu harus jemput bola Menjaga Netralitas dan Integritas
Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, harus memastikan kemandiriannya dan netralitasnya. Tindakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan tanpa adanya tekanan eksternal yang dapat mengurangi integritasnya.
Dalam menghadapi tantangan seperti ini, penting untuk meningkatkan edukasi politik di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kritis dan peduli dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan pemilihan dan menuntut akuntabilitas dari lembaga-lembaga terkait. Masyarakat yang memahami proses demokrasi akan lebih mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran, sehingga dapat melibatkan diri secara aktif dalam menjaga integritas sistem politik.
Kini, tanggung jawab jatuh pada Bawaslu untuk menyelidiki lebih lanjut, memastikan bahwa setiap pelanggaran, tekanan, atau campur tangan yang mungkin terjadi ditangani secara tegas dan transparan. Perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak dan kemandirian lembaga-lembaga pengawas menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilihan presiden yang akan datang.
Kesimpulannya, penghentian videotron Anies Baswedan memberikan gambaran mengejutkan tentang ketidakpastian politik di Indonesia. Kreativitas dan partisipasi aktif dari kalangan gen-Z, yang sebelumnya menginspirasi, menjadi korban ketidakstabilan politik, menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, inisiatif gen-Z dalam partisipasi politik seharusnya diakui sebagai perkembangan positif, menunjukkan bahwa anak-anak muda semakin cerdas dan sadar akan lingkungan politik mereka.
Sebagai masyarakat, kita harus melihat kesadaran dan keterlibatan anak-anak muda dalam politik sebagai langkah positif dalam memahami demokrasi. Meskipun dihadapkan pada tekanan politik, penting untuk terus mendukung kebebasan ekspresi dan partisipasi aktif gen-Z, menjadikannya pilar penting dalam membangun pemahaman demokrasi yang lebih baik. Perlindungan hukum dan peran lembaga-lembaga pengawas menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi besar anak-anak muda dalam membentuk arah politik negara tidak terkekang oleh dinamika politik yang tidak pasti.
