Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, telah mengeluarkan pernyataan yang tajam terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang, menurutnya, rentan menjadi sarana untuk berbagai pihak, terutama kalangan elite, yang ingin mengatur jalannya proyek-proyek ini tanpa transparansi yang jelas. Pernyataannya mencakup berbagai aspek yang memunculkan pertanyaan tentang peran negara dan tujuan negara merdeka.
Berikut ini adalah pernyataannya Anies Baswedan:
“Saya sampaikan program Strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja, yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua lalu rujukannya apa rujukannya, ada rpjp rencana pembangunan jangka panjang, turunannya rencana pembangunan jangka menengah, turunannya kemudian program strategis nasional merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui Bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat supaya mempercepat Berbagai macam program yang sesuai dengan rpjp yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan Fast Track tapi kalau Fast Track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar maka dia menjadi titipan kanan kiri, dan ketika titipan kanan kiri konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal.”
Dari pernyataan tersebut dapat diambil poin-poin yang seharusnya diapresiasi sebagai masukan yang baik yang meliputi hal-hal berikut:
Pertama, Ancaman Negara jadi Pengayom yang Gagal
Anies menyoroti ancaman kegagalan negara dalam menjalankan perannya sebagai pengayom dan pelindung rakyatnya dalam konteks PSN. Dia mengingatkan bahwa jika PSN tidak diatur dengan benar, konsekuensinya akan dirasakan oleh masyarakat, yang mungkin akan merasakan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.
Kedua, Pentingnya Aspek Komprehensif dalam PSN
Salah satu poin pernyataan yang Anies Baswedan sampaikan adalah pentingnya PSN yang berperan secara komprehensif. Ini mencakup aspek pendanaan dan tujuan PSN yang harus selaras dengan konstitusi. Dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJPMN) dan Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN), Anies menekankan bahwa PSN harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Agar PSN berhasil mencapai tujuannya, Anies menegaskan bahwa inisiatifnya harus datang dari negara itu sendiri. Hal ini harus menjadi prakarsa negara, bukan upaya individu atau korporasi tertentu. Dengan pendekatan ini, ia mencoba memastikan bahwa PSN berfungsi sesuai dengan konstitusi dan memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat.
Ketiga, Potensi Dampak Ketidakadilan Sosial
Anies juga menggambarkan potensi dampak negatif jika PSN tidak dijalankan dengan benar. Ketidakadilan sosial adalah salah satu masalah yang mungkin timbul jika pelaksanaan PSN tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Kesenjangan sosial yang membesar dapat mengakibatkan konflik di masyarakat.
Keempat, Pertanyaan tentang Tujuan Negara Merdeka
Pernyataan Anies menimbulkan pertanyaan mendasar tentang makna negara merdeka. Jika negara tidak dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mengelola proyek-proyek strategis seperti PSN, maka apa gunanya memiliki status sebagai negara merdeka? Ini adalah pertanyaan yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab negara.
Kelima, Sterilitas Pihak Kanan-Kiri dalam PSN
Sebagai upaya untuk menjaga fungsi dan peran negara serta hak-hak rakyat, Anies memperingatkan tentang pentingnya menjaga agar tidak ada keterlibatan pihak-pihak tertentu (sterilitas) dalam pengelolaan PSN. Ini adalah langkah penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan distribusi yang adil. Pernyataan ini tentunya tidak perlu dipertentangkan karena memang idealnya seperti itu.
Jokowi, Ganjar dan PDIP merespon pernyataan Anies Baswedan secara berlebihan
Namun, respons terhadap pernyataan Anies Baswedan tampaknya berlebihan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat sangat sensitif dalam menanggapi pernyataan Anies, meskipun pernyataan itu sebenarnya adalah peringatan normatif yang tidak menuding pihak tertentu.
Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks pengandaian yang digunakan oleh Anies dalam pernyataannya. Anies menggunakan pengandaian sebagai bentuk peringatan bahwa PSN perlu diatur dengan transparan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Anies Tidak Perlu Merespons Tantangan pembuktian data
Selanjutnya, Anies Baswedan tidak perlu merespons tantangan untuk menyebutkan proyek-proyek PSN yang dimaksud. Pernyataannya adalah peringatan akan pentingnya transparansi dalam penyusunan PSN, bukan tuduhan konkret terhadap proyek-proyek tertentu.
Respons berlebihan terhadap pernyataan Anies oleh pemerintah, khususnya Presiden, tampak sebagai dampak psikologis yang lebih besar bagi pemerintah. Pemerintah lebih mengedepankan depensif tanpa berupaya mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan ini.
Jika mau objektif bahwa memang perekonomian hingga saat ini masih dikuasai oleh segelintir orang. Terbukti dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung arti bahwa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut hanya orang-orang kaya saja. Dan tentunya menjadi sebuah pertanyaan tentang pembangunan di berbagai sektor yang dikerjakan oleh pemerintah hingga saat ini sebetulnya untuk siapa? Karena publik tidak merasakannya secara merata.
Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP. (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)
