Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan gejolak harga beras mesti menjadi momentum pemerintah untuk merefleksikan kembali kebijakan pangan nasional. Apalagi, pemerintah sampai harus mengimpor beras untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Situasi ini seharusnya menjadi alarm perubahan,” kata Achmad lewat keterangan tertulis, Kamis, 21 September 2023. “Mengandalkan impor mungkin dapat menyelesaikan masalah ketersediaan beras saat ini, tapi itu bukan solusi jangka panjang.”
Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhaan saat ini, kata dia, pemerintah mesti mempersiapkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dia juga mengatakan, kemandirian pangan harus menjadi prioritas utama. Artinya, pemerintah perlu berinvestasi besar-besaran dalam penelitian, pengembangan, dan pendidikan pertanian.
Menurut Achmad, penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi terbaru, mengembangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, serta mendidik petani dengan metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Achmad juga mengusulkan soal diversifikasi sumber karbohidrat. “Selain beras, Indonesia kaya akan sumber karbohidrat lain, seperti singkong, jagung, sagu, dan tapioka,” ujarnya.
Achmad berujar, pemanfaatan sumber-sumber karbohidrat itu selain mengurangi ketergantungan pada beras, dapat memperkaya variasi konsumsi masyarakat. Termasuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberi peluang ekonomi baru bagi petani.
Dengan mengembangkann sumber-sumber karbohidrat lainnya, lanjut Achmad, lahan pertanian dapat dimanfaatkan lebih optimal. Penguatan sistem produksi pangan ini juga bisa berujung pada pengurangan ketergantungan pada impor.
“Sebagai negara agraris, seharusnya kita mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada negara lain,” ujar dia.
Belakangan ini, harga beras memang bergejolak dan mencapai harga tertinggi. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ppun meminta pemerintah serius menyikapi permasalahan ini.
Sebab, tingginya harga beras bisa berdampak pada terganggunya pelayanan publik, inflasi, angka kemiskinan yang meningkat, hingga berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan politik menjelang Pemilu 2024.
“Seriuslah dan satu suara dalam mendefinisikan apa penyebab semua ini. Harus satu kata,” ujar Yeka dalam konferensi pers pada Senin, 18 September 2023.
Sumber: bisnis.tempo.co
