Para cendekia, guru besar, ekonom dan pakar merasa prihatin dengan situasi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Sejumlah pakar ekonomi meminta pembenahan ekonomi dilakukan secara menyeluruh dengan menata ulang serta menetapkan arah baru peta jalan ekonomi nasional yang lebih menyejahterakan dan berkeadilan.
Mereka, para pakar melakukan urun rembug bertukar informasi dan data dalam diskusi terbatas yang diinisasi Narasi Institute, Jumat,(2/6) dengan pertemuan secara daring.
Para akademisi dan para guru besar mencatat sejumlah masalah ekonomi saat ini. Setidaknya, tercatat ada lima dampak negatif model ekonomi saat ini. Pertama, terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan nyata. Kedua, kebocoran dan korupsi yang semakin besar yang sebelumnya diperkirakan sebesar 30 % dan saat ini sudah sampai 57%.
Para pakar ekonomi ini, juga menyoroti praktik Otonomi Daerah yang malah tidak mensejahterakan rakyat. Kemudian, juga ekosistem politik yang menyuburkan oligarki. Serta, terakhir adalah struktur tempayan (oligarki) dalam perekonomian menuju struktur belah ketupat atau struktur yang lebih berkeadilan dan sejahtera.
Acara urun rembug tersebut dihadiri oleh sejumlah cendekiawan nasional dan daerah seluruh Indonesia.Mereka adalah Prof Dr Didin S Damanhuri, Dr Awalil Rizky, Dr Fadhil Hasan, Faisal Basri, Dr Said Didu, Achmad Nur Hidayat, Dr. Aries muftie, Dr. Ryan Kiryanto, Prof Dr Nurhayati Djamas, Jilal Mardhani, Dr. M Abdul Malik, Dr. Sabriati Aziz, M. Hatta Taliwang.
Kemudian juga, Prof. Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS, Dr. Mufidah Said SE MM, Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto (Univesitas Indonesia), Prof. Dr Siti Chamamah, Dr. Muhammad Chirzin (UIN Kalijaga, Yogjakarta), Dr. Fuad Bawazier, Soetrisno Bachir, Dr. Mas Ahmad Daniri, Prof Dr Marzuki Dea (UNHAS), Dr. Ayus A. Yusuf (IAIN Nurjati Cirebon), Dr. Dede Juniardi (Universitas Kuningan), Dr. Fachru Novrian (UPN Veteran Jakarta).
Saran Perbaikan Ekonomi
Para pakar ekonomi ini, dalam pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam tersebut, menyimpulkan sebanyak 6 poin saran kepada pengambil kebijakan (policy makers).Pertama, Para pakar, cendekia dan ekonom bersepakat perlunya arah baru ekonomi Indonesia kedepan. Kedepan, ekonomi yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan ekonomi.
Kedua, para pakar dan ekonom bersepakat untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik lagi untuk mampu mengejar ketertinggalan dan mencapai target ekonomi 4 besar dunia pada 2045. Karenanya diperlukan turn around policy dalam ekonomi Indonesia ke depan.
Ketiga, para pakar, cendekia dan ekonom bersepakat bahwa Presiden tidak boleh cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan 2024. Presiden harus menghindari low politics (politik rendah: mencampuri urusan suksesi dan parpol menjelang pemilu 2024) dan sebaiknya Presiden memastikan transisi kepemimpinan secara demokratis.
Keempat, para pakar, cendekia dan ekonom bersepakat perlu adanya pemberantasan korupsi yang lebih kongkret, karena korupsi saat ini telah benar benar menjadi masalah yang serius bagi Bangsa Indonesia saat ini.
Kelima, para pakar dan ekonom bersepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga hukumlah yang harus ditempatkan sebagai panglima dan bukan politik sebagai panglima.
Keenam, para cendekia dan ekonom memandang diperlukan upaya untuk merekatkan kembali hubungan antara sesama warga bangsa, antara kelompok dan golongan untuk hidup rukun dan damai berdampingan.
Oleh : Pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat
Sumber: bisnistoday.co.id
