| Perbedaan semakin mencolok kalau dibandingkan pembangunan jalan tingkat kewenangan. Pembangunan jalan nasional pada era Jokowi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 590 km. Sementara masa SBY, 11.800 km atau 20 kali lipat.
JAKARTA | KBA – Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Muhammad Zainul Majdi tidak tepat menambahkan data jalan desa sehingga seluruh jalan tidak berbayar yang dibangun era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2024 lebih panjang dibanding masa Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014.
Tokoh yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut menambahkan jalan desa ini untuk menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut jalan tak berbayar, baik jalan nasional, jalan provinsi, ataupun jalan kabupaten yang dibangun era SBY jauh lebih panjang dibanding masa Jokowi.
“Pernyataan TGB ini keliru. Sesungguhnya jalan desa bukan diskresi (pilihan kebijakan) Presiden Jokowi,” jelas pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat dalam rilisnya yang diterima KBA News Selasa, 23 Mei 2023.
Dia menjelaskan Pemerintah Jokowi memberikan dana desa yang kemudian kepala desa menggunakan sebagian saja untuk jalan desa. Sebagian lain untuk membantu pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 di desa.
“Pilihan membangun jalan desa tergantung kepada kepala desanya, termasuk juga berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Jelas, total panjang jalan desa tidak bisa dinilai sebagai diskresi Jokowi. Namun prestasi para kepala desa secara nasional,” paparnya.
Karena itu mantan Gubernur NTB tersebut seharusnya memuji kepala desa di seluruh Indonesia karena merekalah, melalui melalui Musyawarah Desa, menggunakan dana desa untuk keperluan jalan desa.
“Kepala desa tersebut berhak dikasih apresiasi setinggi-tingginya. Karena mereka berusaha melalui jalan desa mengurangi ketimpangan desa dan menciptakan keadilan sosial,” ungkap penyandang gelar Master Public Policy dari National University of Singapore (NUS) dan dari Tsinghua University, Beijing, China ini.
Sejalan dengan itu, dia juga menyebut TGB tidak memahami konteks dan definisi pembangunan jalan desa. Jalan desa merupakan bagian kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang diambil dari dana desa.
“Dana desa itu sendiri adalah tuntutan UU No 6/2014 tentang Desa yang lahir era SBY dan diimplementasikan di era Jokowi. Oleh karena itu, klaim jalan desa bagian dari performa kepemimpinan nasional sangat dipaksakan,” ungkap mantan Ketua BEM Universitas Indonesia ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, TGB mengkritik Anies Baswedan karena tidak menampilkan data secara utuh saat membandingkan pembangunan jalan tidak berbayar era Jokowi dan SBY. Sehingga data yang terungkap oleh bacapres Koalisi Perubahan itu menunjukkan masa Pemerintahan SBY lebih unggul.
Padahal, katanya melalui sebuah video yang beredar di media sosial, ditambah jalan desa yang dibangun selama sembilan tahun masa Jokowi yang mencapai 316 ribu km, pemerintahan sekarang lebih panjang membangun jalan gratis dibanding sebelumnya.
“Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih,” katanya dalam video berdurasi 4 menit.
Sejumlah politikus Demokrat sendiri juga membantah pernyataan TGB tersebut. Salah satunya Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Irwan. Melalui akun Twitter-nya, @irwan_fecho, dia menegaskan, bermaksud membantah data BPS yang disampaikan Anies Baswedan, tetapi justru itu adalah blunder paling ceroboh dari seorang TGB.
Karena di samping gagal membantah data BPS yang mengukuhkan SBY membangun jalan nasional, juga jalan daerah, jauh lebih panjang dibanding Jokowi, TBG malah melarikan perdebatan ke pembangunan jalan desa.
“TGB mengatakan 316.000 Km jalan desa telah dibangun Jokowi (TGB tidak menyampaikan sumbernya darimana). Anggaplah angka itu benar maka tentu ini yang dimaksud bukan membangun jalan baru tetapi pembangunan disini meliputi (konstruksi, rekonstruksi, preservasi juga pemeliharaan),” cicitnya.
Malah kalau mau dibandingkan jalan desa yang dibangun era SBY, Jokowi masih kalah. Karena, sambungnya dengan merujuk data yang dilansir setkab.go.id, Pemerintahan SBY selama 10 tahun justru berhasil membangun jalan desa melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri sepanjang 1,13 juta km tanpa adanya UU Desa.
“Ini bicara keberpihakan pada rakyat sejak awal menjabat,” ungkap Irwan.
Polemik perbandingan jalan era SBY dan Jokowi ini berawal dari pidato Anies Baswedan saat menyampaikan Pidato Kebangsaan pada acara peringatan puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023.
Anies mengkritik Pemerintahan Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol dibanding jalan nasional tidak berbayar yang memberikan kesetaraan kepada semua rakyat untuk memanfaatkannya. Dia pun membandingkan dengan era Pemerintahan SBY, yang menjabat selama dua periode 2004-2014.
Merujuk pemberitaan dari Kata Data edisi 12 Mei 2023 Cek Data: Perbandingan Kondisi Jalan Era Jokowi vs Presiden Sebelumnya, Anies menyebut Pemerintah Jokowi yang memimpin Indonesia sejak 2014 sampai saat ini berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 km atau 63 persen dari total seluruh jalan tol yang beroperasi di Indonesia, 2.499 km.
Artinya, Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan pemerintahan periode-periode sebelumnya.
Sementara pembangunan jalan tak berbayar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, pada periode Jokowi, yang baru akan berakhir 2024 mendatang, terbangun 19.000 km. Angka tersebut jauh di bawah era Pemeritahan SBY yang berhasil membangun jalan sepanjang sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat dibanding masa Jokowi.
Perbedaan semakin mencolok kalau dibandingkan pembangunan jalan tingkat kewenangan. Pembangunan jalan nasional pada era Jokowi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 590 km. Sementara masa SBY, 11.800 km atau 20 kali lipat.
“Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain,” kata Anies ketika itu.
Meski demikian, sambung Anies, kedua infrastruktur baik jalan tol dan jalan gratis sama-sama dibutuhkan. Tetapi yang lebih perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.
“Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian,” demikian Anies Baswedan.
Sumber: kbanews.com
