Prabowo Targetkan 30.000 Koperasi Merah Putih Rampung Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 30.000 dari sekitar 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih rampung pada akhir 2026 demi membangun sistem ekonomi kerakyatan yang efisien. Rencana tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Pengembangan institusi ini diarahkan untuk menjadi tulang punggung rantai pasok nasional terintegrasi, alih-alih sekadar menyalurkan kebutuhan pokok. Langkah tersebut diproyeksikan mampu memotong ketergantungan masyarakat pada rentenir serta menghemat anggaran negara, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

“Menghemat ratusan triliun rupiah,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat menjelaskan potensi manfaat ekonomi program tersebut.

Pemerintah merancang setiap unit koperasi dengan fasilitas operasional penunjang, seperti dua truk, gudang penyimpanan, cold storage, apotek, bengkel alsintan, dan gerai digital. Struktur pembiayaan infrastruktur ini menggunakan dukungan dana pemerintah, tetapi hak kepemilikannya tetap dipegang penuh oleh masyarakat.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya, jalur akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa, pertama kali dalam sejarah,” ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Sistem terintegrasi ini ditujukan mempermudah pemantauan ketersediaan pangan antardaerah dan mempercepat distribusi komoditas demi mengendalikan inflasi. Integrasi tersebut juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pasokan bahan makanan secara langsung di tingkat desa.

“Tidak bisa (ada kelangkaan), karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan paham dan mengerti. Dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi,” katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemotongan rantai distribusi juga menyasar peran perantara atau middleman yang selama ini dinilai mengambil porsi keuntungan terlalu besar dari petani. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sistem distribusi yang ada membuat petani dan konsumen masing-masing hanya menerima 30 persen dari nilai ekonomi.

“Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga, yang dinikmati oleh konsumen 30%, yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya sulit untuk ada kemakmuran,” imbuh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Melalui program baru ini, margin distribusi ditekan menjadi 5 hingga 10 persen agar harga di tingkat produsen membaik dan konsumen mendapat harga murah. Potensi efisiensi ekonomi ditaksir menyentuh Rp250 triliun dengan perputaran uang di masyarakat bawah yang diproyeksikan melonjak drastis.

“Kalau minimal 2 kali berarti Rp 600 triliun atau Rp 500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali itu kita bisa bayangkan. Jadi ini saya kira sangat strategis,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah menyadari adanya celah penyelewengan dalam pelaksanaan program berskala besar ini, mirip dengan tantangan pada program Makan Bergizi Gratis. Kendati demikian, mitigasi akan difokuskan pada penegakan hukum dan pengawasan ketat alih-alih menghentikan proyek nasional tersebut.

“Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang, waktunya kapan, di mana, bagaimana. Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker: jalan pintas bisa potong aja tangannya, kita potong aja kakinya, kan begitu. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan, sama,” pungkas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.