Sudan Selatan Hadapi Krisis Uang Tunai Hambat Gaji PNS dan Pemilu

Sudan Selatan mengalami krisis uang tunai yang parah sehingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tertunda hingga sembilan bulan dan penarikan uang di bank menjadi sulit, menurut laporan pada 26 Agustus 2026. Kelangkaan uang tunai ini tidak hanya mengganggu pembayaran gaji, tetapi juga melumpuhkan sejumlah proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan, serta mengancam persiapan dan pelaksanaan pemilu nasional yang dijadwalkan pada 22 Desember 2026. Presiden Sudan Selatan Salva Kiir menyatakan pemerintah memiliki cukup penerimaan domestik nonmigas untuk membayar gaji, namun tengah mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan uang tunai dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Saya sedang mencari solusi," ujar Salva Kiir dalam konferensi pers di Juba.

Presiden Kiir menegaskan kelangkaan uang tunai menyebabkan masyarakat harus antre panjang di bank karena pembatasan penarikan akibat minimnya uang fisik. Anggota parlemen menyebut beberapa pejabat dan anggota legislatif bahkan tidak menerima gaji selama dua tahun dan memperingatkan bahwa pelaksanaan pemilu bisa bermasalah tanpa dukungan finansial memadai.

"Tanpa pembayaran gaji, pelaksanaan pemilu juga dapat menghadapi masalah," kata seorang anggota parlemen. Bank Sentral Sudan Selatan sejak April 2026 berupaya menstabilkan likuiditas dengan menggelar pertemuan bersama bank komersial dan menerapkan kebijakan moneter untuk menjaga sektor perbankan.

Namun, ekonom Daniel Athior Atem Manyuon mengungkapkan banyak uang tunai berada di luar sistem perbankan sehingga menyulitkan bank sentral mengendalikan sumber daya ekonomi dan akses kredit. "Kondisi itu membuat bank sentral kesulitan mengendalikan sumber daya ekonomi, sementara akses kredit semakin terbatas," ujar Daniel Athior. Ekonomi Sudan Selatan sangat bergantung pada minyak, namun pendapatan dan ekspor minyak terganggu oleh konflik di negara tetangga Sudan yang menghambat jalur pipa ekspor minyak melalui Sudan.

Bank Dunia menilai Sudan Selatan menghadapi kerentanan makroekonomi tinggi akibat ketergantungan besar pada minyak, lemahnya pengelolaan fiskal, gangguan infrastruktur ekspor, serta masalah tata kelola penerimaan negara.

Bank Dunia juga mencatat tunggakan gaji yang meluas dan penurunan tajam upah riil pegawai pemerintah. Krisis kas ini bahkan berdampak pada operasi diplomatik Sudan Selatan, seperti pengurangan jam operasional kedutaan di Kenya akibat masalah pembayaran sewa. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menyelesaikan tunggakan gaji, menjaga roda pemerintahan berjalan, sekaligus membiayai pemilu Desember 2026.

Di Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima pengurus serikat pekerja PT Pos Indonesia pada 26 Agustus 2026 untuk membahas kepastian pembayaran gaji pada 1 September mendatang, dengan komitmen bersama manajemen dan karyawan untuk menyehatkan kondisi perusahaan.