Prabowo Subianto Soroti Krisis Air Bersih Dan Dampak Sanitasi Buruk

Presiden Prabowo Subianto menegaskan masalah krisis air bersih di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Masalah krisis air dan sanitasi ini berdampak langsung pada risiko infeksi pencernaan serta potensi kemunculan stunting pada anak-anak. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, masalah ketimpangan akses air minum di perdesaan dan ancaman El Nino semakin memperburuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

"Uuntuk akses air bersih, mereka harus berjalan berkilo-kilo hanya untuk mengambil 1-2 dirijen air bersih. Untuk minum, mandi, wudhu, belum lagi air untuk berternak dan tanaman mereka," kata Prabowo membahas kondisi krisis air bersih di Tanah Air.

Pemerintah bersama unsur militer terus mengupayakan penambahan infrastruktur pasokan air guna menjangkau masyarakat perdesaan yang minim sarana pendukung.

"Tahun ini, di delapan bulan pertama 2026, kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI, terima kasih TNI," tambahnya dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).

Data BPS, BNPB, dan Kementerian PU per Maret 2025 menunjukkan 28 juta warga sulit mengakses air minum layak harian. Ketimpangan horizontal tampak signifikan antara wilayah perkotaan (96,56%) dan perdesaan (87,06%), dengan DKI Jakarta mencapai 99,96% sementara Papua Pegunungan baru 30,64%.

Laporan Kementerian Kesehatan RI turut menegaskan krisis air pipanisasi mempertinggi konsentrasi polutan dan bakteri E. coli, memicu diare kronis serta menghambat penyerapan nutrisi anak.

Selain masalah sanitasi, Water Indonesia 2026 dan BMKG memprediksi fenomena El Nino Pasifik berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga kuartal pertama 2027. Kemarau panjang ini mengancam keterlambatan musim hujan, produktivitas tanaman padi periode Desember 2026 hingga Februari 2027, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan.