Prabowo Integrasikan Data Pemerintah demi Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa integrasi data pemerintah melalui digitalisasi menjadi kunci utama untuk mempercepat target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di Indonesia saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Langkah ini diterapkan guna mendongkrak keakuratan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Seperti dilansir dari Investor Daily, digitalisasi program bantuan tersebut kini telah diimplementasikan di 43 kabupaten dan kota yang tersebar di 26 provinsi.

Sistem ini tercatat sudah meregistrasi sekitar satu juta keluarga dari total target keseluruhan mencapai 12,5 juta keluarga. Selain itu, digitalisasi berhasil mengeliminasi biaya pengurusan dokumen dan pendaftaran program bantuan yang sebelumnya membebani warga.

"Sebelumnya sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi," kata Prabowo.

Pemerintah selanjutnya bakal menyatukan berbagai lini data yang mencakup sektor sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan ke dalam satu sistem terhubung yang aman.

"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ujar Prabowo.

Upaya pemangkasan birokrasi pelayanan publik ini juga ditopang oleh pembangunan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota yang menyediakan hingga 150 jenis layanan. Presiden menargetkan optimalisasi akses daring agar masyarakat tidak perlu lagi melalui proses administrasi yang panjang.

"Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," tegas Prabowo.

Penyederhanaan sistem digital ini sekaligus ditujukan untuk menghapus puluhan aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri demi meningkatkan efisiensi tata kelola berbasis data. Di sektor pendidikan, pemerintah telah menyalurkan interactive flat panel ke sekolah-sekolah dan menargetkan penambahan hingga 700 ribu unit pada akhir 2026 atau semester pertama 2027.

Ekspansi transformasi digital nasional ke depan akan terus diperluas melalui pengembangan GovTech, penerapan kartu identitas nasional tunggal (single national identity card), serta penyederhanaan regulasi di lingkup kementerian dan lembaga.