Prabowo Bentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan untuk Cetak Pemimpin

Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mendirikan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan atau Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mengintegrasikan tiga jalur lembaga pendidikan nasional. Penjelasan struktur dan fokus lembaga baru tersebut disampaikan Gubernur URI Donny Ermawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Integrasi lembaga di bawah BPPK mencakup tiga lini utama, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jalur ini dirancang untuk membina SDM secara berkesinambungan mulai dari lulusan sekolah menengah hingga tingkat pemerintahan dan BUMN.

"Jadi mungkin perlu saya sampaikan ini karena ini lembaga baru, mungkin pada belum dengar," kata Donny kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).

Pengembangan pendidikan di lembaga baru ini memfokuskan kurikulum pada manajerial skill yang dipadukan dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan, patriotisme, serta integritas karakter.

"Ya kalau Lemhanas ini akan melaksanakan tugas sendiri terkait dengan ketahanan nasional," kata Donny.

Gubernur URI menambahkan bahwa tenaga pengajar akan melibatkan gabungan akademisi dari perguruan tinggi lain, praktisi profesional, hingga dosen internasional.

"Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi: yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara," jelas dia.

Dalam skema pembagian tugas, Badan Pengelola Sekolah Unggulan mengawasi Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sedangkan Badan Pengelola Perguruan Tinggi disiapkan untuk memayungi 10 kampus baru. Sementara itu, keterlibatan LAN diperluas agar tidak hanya membina ASN, tetapi juga mencetak pegawai baru.

"Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN," jelasnya.

Implementasi awal lembaga ini ditandai dengan pelaksanaan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang telah menjaring ratusan peserta pelatihan.

"Jadi kami melatih, membina, saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN sedang kami latih, sedang kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia dan punya pikiran otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini," tuturnya.

Donny menyebutkan konsep pembentukan BPPK terinspirasi dari lembaga sejenis di luar negeri yang fokus melatih kepemimpinan publik.

"Nah, ini diharapkan juga seperti itu juga, kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skill akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan," ungkap dia.

Pengembangan kawasan kampus URI direncanakan berdiri di atas lahan bekas perkebunan sawit PTPN yang sudah tidak produktif di Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Pembagunan sarana tersebut didanai sepenuhnya menggunakan anggaran negara.

"Nah itu saat ini adalah PTPN, ada perkebunan sawit di sana namun sudah tidak produktif dan itu akan kita alihfungsikan ya untuk salah satunya adalah untuk URI ini," ucapnya lagi.

Selama fasilitas permanen di Bogor dibangun, operasional lembaga akan meminjam ruang kerja sementara di lingkungan ibu kota.

"Kita akan pinjam sementara dua lantai," katanya.

Penggunaan ruang kantor sementara tersebut memanfaatkan dua lantai Gedung eks Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Oh ya, jelas dari APBN," kata Donny.