Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi Terlibat Pembakaran Hutan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk menindak tegas serta mencabut izin operasional korporasi yang terindikasi mendalangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera, Senin (24/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Ancaman tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang disiarkan secara virtual sewaktu melakukan kunjungan kerja ke Riau.

"Kalau ada korporasi yang menyuruh itu (membuka lahan dengan pembakaran hutan) saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar aturan lingkungan demi mencegah kerusakan alam yang lebih parah.

"Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong," katanya lagi menekankan.

Penegakan hukum dipandang sebagai instrumen vital dalam menangani krisis lingkungan, sehingga institusi kepolisian diminta untuk terus bersiap dan tidak melonggarkan pengawasan di area rawan bencana.

"Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," pungkas Prabowo.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah Riau mengungkapkan adanya dugaan taktik perusahaan besar yang memanfaatkan warga lokal untuk membakar lahan dengan menyamarkan aktivitas mereka melalui modus memancing di dalam kawasan hutan.

"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," beber Herry Heryawan, Kapolda Riau.

Polda Riau mencatat 94 laporan polisi terkait karhutla pada 2025 dengan 106 tersangka, sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas area terbakar mencapai 806,57 hektare.

"Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja," sebut Herry.

Saat memimpin jalannya rapat koordinasi tersebut, Presiden Prabowo sempat bertanya secara langsung untuk memastikan ketersediaan bukti fisik atas dugaan keterlibatan sektor swasta.

"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo.

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa bukti langsung keterlibatan korporasi belum ditemukan, namun kecurigaan menguat karena sejumlah tersangka yang ditangkap tidak memiliki lahan pertanian di lokasi kejadian.

"Sampai saat ini belum ada Bapak (bukti korporasi terlibat). Tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang. Tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing padahal tidak ada lokasi memancing di situ," jelas Herry.

Merespons temuan indikasi tersebut, Presiden memerintahkan agar para tersangka yang mencurigakan segera dipindahkan ke pusat pemerintahan untuk menjalani pemeriksaan intensif bersama Badan Intelijen Negara.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita... kita dalami di sini," titah Prabowo.