Pertamina Menata 31 Anak Usaha Selesai Semester I 2026

PT Pertamina (Persero) menyelesaikan penataan 31 entitas anak usaha hingga Semester I-2026 untuk memperkuat efisiensi dan fokus pada bisnis inti sektor energi. Dilansir dari Investor Daily, program penataan atau business streamlining ini sejalan dengan arahan transformasi BUMN.

Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo menilai langkah perampingan struktur tersebut didasarkan pada peran ganda BUMN dalam menghasilkan deviden negara dan memberikan pelayanan publik.

"Sebenarnya tidak hanya Pertamina yang melakukan streamlining, tetapi banyak perusahaan BUMN lain juga melakukan hal yang sama. Poinnya adalah streamlining didasarkan pada dua hal yang melekat pada BUMN, yaitu menghasilkan dividen bagi negara dan memberikan layanan publik," kata Bramastyo.

Pengurangan lapisan kelembagaan dan posisi direksi maupun komisaris yang tidak diperlukan dinilai dari perspektif ekonomi kelembagaan mampu memperbaiki hubungan prinsipal-agen serta memangkas biaya operasional.

"Yang dilakukan pemerintah melalui streamlining ini tidak hanya efisiensi dan efektivitas dari sisi pendapatan kepada negara, tetapi juga mengurangi potensi loss yang diperkirakan muncul karena kelembagaan yang dinilai masih belum efektif," ujar Bramastyo.

Langkah efisiensi Pertamina ini juga merujuk pada Inpres No 7/2026 mengenai percepatan penataan BUMN yang dilaksanakan bersama pemerintah dan Danantara.

"Tujuan akhirnya adalah penguatan ketahanan energi nasional, pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," kata Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono.

Pelaksanaan perampingan pada grup usaha dilakukan lewat mekanisme penggabungan, divestasi unit non-inti, serta likuidasi entitas yang tidak aktif di sektor hulu migas.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menjelaskan proses streamlining mengedepankan manajemen risiko dan kepatuhan hukum dengan melibatkan penegak hukum, auditor, hingga BP BUMN.

"Dukungan dan masukan dari berbagai pihak penting untuk memastikan program streamlining dilakukan dengan benar sekaligus mampu mencapai value creation yang ditargetkan," kata Baron.