Permindo Soroti Tingginya Biaya Produksi Peternak Rakyat

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mengeluhkan melambungnya biaya produksi ternak akibat tingginya harga pakan serta day old chick (DOC) pada Sabtu (25/7/2026). Seperti dilansir dari Detik Finance, kondisi ini diperparah oleh seringnya harga jual ternak di tingkat kandang anjlok hingga merugi.

Ketua Umum Permindo Kusnan menegaskan bahwa situasi penuh tekanan ini membutuhkan respons kebijakan yang tepat serta berbasis pada realitas lapangan dari Kementerian Pertanian.

<"Sektor peternakan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Persoalan tingginya harga pakan, mahalnya DOC, fluktuasi harga hasil ternak, hingga lemahnya posisi tawar peternak rakyat membutuhkan kebijakan yang tepat dan berbasis kondisi lapangan," ujar Kusnan, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo).

Kusnan menekankan bahwa pembangunan di bidang peternakan nasional ke depan tidak boleh hanya berfokus pada target peningkatan angka produksi semata. Menurutnya, tata kelola yang adil dan keberlanjutan usaha peternak rakyat harus dijamin demi memperkuat ketahanan pangan.

Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Permindo mendorong pemerintah agar segera mengisi kekosongan posisi Wakil Menteri Pertanian dengan figur profesional yang memiliki pemahaman mendalam dari hulu ke hilir.

<"Kami berharap jabatan Wakil Menteri Pertanian dapat diisi oleh sosok profesional yang mampu menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan peternak rakyat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh ekosistem peternakan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," lanjut Kusnan.

Kehadiran keterwakilan dari unsur peternakan di level pimpinan kementerian diyakini bakal mengakselerasi pembenahan masalah strategis, mulai dari stabilisasi harga sarana produksi ternak, distribusi DOC, pengendalian penyakit hewan, hingga pengembangan hilirisasi.

<"Peternakan adalah salah satu pilar ketahanan pangan bangsa. Karena itu, kami berharap pemerintah menempatkan figur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberpihakan terhadap kemajuan peternakan nasional," tutup Kusnan.