Pemerintah Daerah Percepat Pendataan Perlindungan Sosial Demi Bansos Tepat Sasaran

Pemerintah daerah di beberapa wilayah seperti Sleman, Denpasar, dan Buleleng mempercepat proses pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan bantuan sosial pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Di Sleman, Dinas Sosial melakukan sosialisasi sistem pendaftaran mandiri Perlinsos pada 23 Juli 2026. Sistem ini memungkinkan warga mendaftar sendiri untuk memperoleh bantuan sosial dengan data yang valid dan terjaga kerahasiaannya, kata Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinsos Sleman, Feri Istanto.

Feri Istanto menjelaskan manfaat sistem ini mencakup pencatatan resmi warga dalam basis data pemerintah, pembaruan data secara berkala, serta kemudahan akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial sesuai kriteria.

"Ini merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri untuk memperoleh bantuan sosial secara mandiri dan dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah," ujar Feri Istanto.

Kepala Tim Kerja Kelembagaan Sosial Dinsos Sleman, Sri Handayani, menambahkan warga dapat mendaftar melalui laman resmi atau dibantu agen tingkat kalurahan, agar tidak ada warga rentan yang terlewat.

Di Kota Denpasar, percepatan pendataan juga dilakukan dengan menambah jumlah agen pendataan dari 935 menjadi 1.935 untuk menjangkau seluruh desa dan kelurahan. Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menegaskan data akurat adalah fondasi kebijakan dan penyaluran bantuan sosial.

"Penjadwalan lapangan juga mempertimbangkan kegiatan adat dan sosial di masing-masing wilayah agar proses pendataan berjalan optimal," kata Arya Wibawa. Targetnya, verifikasi sekitar 38 ribu kepala keluarga kategori Desil 1 hingga 5 selesai akhir Juli 2026 dan pendataan mencapai 60 persen dari total 186.421 KK dalam 20 hari kerja.

Data awal ini juga telah diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar warga yang belum memiliki perangkat atau mengalami kendala mendapat pendampingan langsung.

Kepala Dinas Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, menjelaskan bahwa dari 38.437 data awal, 1.119 data dihapus karena warga meninggal atau pindah domisili. Proses ini juga memberi ruang bagi warga mengajukan sanggahan jika data tidak sesuai kondisi sosial ekonomi.

"Aplikasi Perlinsos mengedukasi masyarakat agar mengisi data secara jujur dan memahami kategori penerima bantuan sosial sehingga penyaluran lebih adil dan tepat sasaran," ujar Laxmy Saraswati.

Di Kabupaten Buleleng, Sekretaris Daerah Gede Suyasa menegaskan pendataan Perlinsos harus dioptimalkan hingga batas akhir 30 Juli 2026, dengan sekitar 3.000 agen pendataan tersebar di desa dan kelurahan.

"Pendataan Perlinsos bukan untuk mengurangi penerima bantuan, tetapi memastikan bantuan diberikan kepada yang berhak. Jika tidak terdata, pemerintah tidak memiliki dasar menetapkan penerima bantuan," tegas Gede Suyasa.

Hingga saat ini, pendataan di Buleleng telah mencapai 88.767 kepala keluarga dari total sekitar 269.300 KK. Gede Suyasa meminta jajaran tetap giat agar target pendataan segera tercapai dan menginstruksikan koordinasi aktif antar aparat desa dan kecamatan.

Dalam apel kesiapan kerja, Kepala Dinas Dagperinkopukm Buleleng, Drs. Dewa Made Sudiarta, mengapresiasi kinerja seluruh pegawai yang mendukung pelaksanaan Perlinsos dengan menekankan pentingnya disiplin dan pelayanan profesional demi kinerja optimal.