Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2027 sebagai skema pembiayaan kreatif jangka panjang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri acara Capacity Building terkait Obligasi Daerah di Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Juli 2026.

Penerbitan surat utang daerah ini bertujuan untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih transparan dan akuntabel di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini mencapai Rp81 triliun. Langkah ini menempatkan DKI Jakarta sebagai daerah pelopor penerbit obligasi daerah pertama di Indonesia.

Pramono Anung menjelaskan bahwa skema pinjaman ini difokuskan penuh untuk mendanai sektor-sektor esensial yang membawa dampak langsung bagi masyarakat luas.

"Yang pertama dari Kemenko Perekonomian secara prinsip telah menyetujui untuk obligasi daerah dan mudah-mudahan kita bisa terbitkan di tahun 2027. Nilainya Rp 3,5 triliun, penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik," kata Pramono.

Infrastruktur yang akan dibiayai mencakup pembangunan transportasi massal LRT rute Velodrome-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, hingga penanganan banjir seperti embung dan polder.

"Jadi semuanya untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan untuk yang bersifat konsumtif," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Dunia, serta UNDP untuk mematangkan skema ini. Rencana tersebut kini tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.

"Sehingga dengan demikian kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik ini," ucapnya.

Mengenai respons pasar modal dan para investor terhadap instrumen pendanaan baru ini, Pramono optimistis kapasitas fiskal Jakarta menjadi daya tarik utama.

"Yang untuk investor yang datang banyak banget. Karena kalau Jakarta size APBD-nya besar, yang pengin banyak banget," kata Pramono.

Dukungan penuh juga mengalir dari pihak legislatif daerah. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai terobosan pembiayaan alternatif ini bakal menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

"DPRD DKI tentu saja menyambut baik upaya-upaya mencari alternatif pendanaan di luar PAD. Ini merupakan salah satu terobosan yang sangat penting dan bersejarah bagi Jakarta dan tentu nanti akan menjadi model bagi daerah yang lain," kata Suhud.

DPRD DKI Jakarta mengusulkan penyusunan peraturan daerah guna memperkuat payung hukum instrumen pembiayaan kreatif tersebut.

"Nah, saya berharap ini bisa berjalan dengan baik sehingga Jakarta memiliki model pendanaan alternatif dan juga Jakarta menjadi model bagi pembangunan daerah pada umumnya di Indonesia," ujarnya.