Pemprov DKI Catat Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2026 Rp24,73 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi belanja daerah hingga triwulan II pada Rabu (22/7/2026) mencapai Rp24,73 triliun atau 33 persen dari total pagu belanja Rp74,28 triliun. Capaian belanja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan APBD Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, dilansir dari Investor Daily.

Hingga 30 Juni 2026, pendapatan daerah Jakarta terhitung mencapai Rp29,29 triliun atau 40 persen dari target. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah membukukan Rp5,82 triliun dari target Rp9,88 triliun, dan pengeluaran pembiayaan tercatat Rp574,9 miliar dari pagu Rp7,04 triliun.

Gubernur Jakarta Pramono Anung memaparkan rincian capaian keuangan daerah tersebut dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta.

"Di tahun 2026 APBD ditetapkan Rp 81,32 triliun. Kami ingin menyampaikan sampai dengan hari saat ini, realisasi triwulan II sampai dengan tanggal 30 Juni pendapatan daerah sebesar Rp 29,29 triliun atau 40% dari target," kata Pramono.

Pramono membeberkan secara detail mengenai capaian belanja serta pembiayaan daerah yang telah terealisasi hingga akhir Juni tersebut.

"Belanja daerah sebesar Rp 24,73 triliun atau 33% dari pagu yaitu Rp 74,28 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 5,82 triliun atau 58,92% dari target Rp 9,88 triliun. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 574,9 miliar atau 8,17% dari pagu yaitu Rp 7,04 triliun," paparnya.

Untuk mempercepat penyerapan, Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan 118.161 paket pengadaan barang dan jasa agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Dari jumlah tersebut sebanyak 118.161 paket pengadaan telah terselesaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong percepatan penyelesaian paket-paket yang masih berproses agar manfaat belanja daerah dapat segera dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Mantan Sekretaris Kabinet tersebut juga menginstruksikan seluruh jajaran di Balai Kota untuk tidak menunda pekerjaan hingga akhir tahun.

"Dan berkaitan dengan hal ini saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota tidak menumpuk seperti yang terjadi pada masa-masa lalu di akhir-akhir tahun November-Desember sehingga dengan demikian karena sekarang ini sudah bulan Juli, saya meminta betul untuk dilakukan dari sekarang," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menekankan bahwa persentase realisasi belanja triwulan II yang menyentuh 33,30 persen ini meningkat ketimbang periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 30,9 persen.

"Realisasi belanja daerah kita di triwulan 2 itu 33,30%. Ini lebih baik dari persentase di tahun lalu yang 30,9%. Artinya 2,4% di atas realisasi tahun lalu," kata Michael.

Peningkatan efektivitas belanja dilakukan di tengah penurunan alokasi dana transfer ke daerah yang merosot dari Rp26 triliun menjadi Rp11 triliun pada 2026. Pemprov DKI melakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas, acara seremonial, hingga hibah, dan mengidentifikasi anggaran sebesar Rp906 miliar untuk dialihkan pada APBD Perubahan.

"Alhamdulillah atas pelaksanaan Insekda (Insekda Nomor 9 Tahun 2026), kita sudah bisa menanda atau mencermati ada Rp 906 miliar yang akan kita pindah di pelaksanaan APBD Perubahan menjadi belanja yang lebih efektif," ujar Michael.