Pemerintah Gelar Rapat Darurat Penanganan Gempa Manggarai Barat

Pemerintah pusat menyelenggarakan rapat koordinasi darurat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026), guna menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Penanganan bencana dan percepatan pemulihan infrastruktur ini dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Langkah tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi didukung penuh oleh jajaran kementerian, lembaga, serta sejumlah badan usaha milik negara. Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Pratikno.

"Kami semua hadir di sini atas perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab-rekon," ujar Pratikno, Menko PMK.

Sejumlah pejabat mendampingi kunjungan kerja tersebut, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii. Pimpinan BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, dan Telkom juga diterjunkan sejak malam hari pascagempa untuk memulihkan infrastruktur dasar.

Pemerintah menetapkan prioritas utama pada fase tanggap darurat ini, yaitu keselamatan warga serta pemulihan fungsi fasilitas vital yang rusak. Pemulihan logistik disalurkan melalui posko nasional di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta yang terhubung dengan posko operasional di Labuan Bajo dan Maumere.

"Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan. Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumberdaya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran," tegas Pratikno, Menko PMK.

Upaya perbaikan fungsional infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, dan internet ditargetkan rampung dalam beberapa pekan. Selanjutnya, pemerintah akan menyusun rencana pemulihan permanen melalui tahap rekonstruksi jangka panjang.

"Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain," jelas Pratikno, Menko PMK.

Proses rekonstruksi wilayah terdampak bakal menerapkan prinsip pembangunan kembali dengan kualitas yang lebih baik guna memperkuat ketahanan bencana di masa depan.

"Kita pulihkan secara fungsional dalam pekan-pekan ini, sambil kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen. Kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi juga berusaha untuk membangun lebih baik sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana," pungkas Pratikno, Menko PMK.

Rapat koordinasi tingkat menteri tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta perwakilan instansi terkait lainnya.