Pemerintah Alokasikan Anggaran Perlindungan Sosial Rp549,9 Triliun

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp549,9 triliun untuk tahun anggaran 2027, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (14/8/2026). Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 8,2 persen dibandingkan alokasi sebelumnya yang mencatatkan nilai Rp508,2 triliun.

Dana yang disiapkan akan difokuskan untuk menjaga keberlanjutan program bantuan sosial, termasuk akses pemenuhan layanan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan yang adaptif, inklusif, mempercepat graduasi melalui Sekolah Rakyat, serta meningkatkan ketepatan sasaran bantuan lewat digitalisasi dan DTSEN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto memaparkan rincian program yang terakomodasi dalam alokasi dana tersebut.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (kredit usaha rakyat)," tutur Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8/2026).

Khusus pada sektor pendidikan, penyaluran bantuan disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pemerintah menetapkan target penerima bantuan PIP mencapai 22,1 juta siswa, sedangkan program KIP Kuliah ditargetkan bagi 1,1 juta siswa pada 2027.

Menko Perekonomian tersebut menambahkan bahwa pemutakhiran data penerima akan memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," tandas Airlangga.