Pemangku Kepentingan Sepakat Perkuat Konektivitas Digital Berdaulat

Sejumlah pemangku kepentingan digital nasional menyepakati komitmen bersama untuk mewujudkan konektivitas digital yang berdaulat dalam ajang Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX 2026) di Jakarta, Rabu (5/8/2026), dilansir dari Investor Daily.

Acara yang berlangsung pada 5–6 Agustus 2026 ini bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Postel ke-81. Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor guna membahas infrastruktur digital, kecerdasan buatan, komputasi awan, pusat data, hingga keamanan siber.

Ketua Pelaksana Hari Bhakti Postel ke-81 Tahun 2026, Theodorus Wintoko, menilai peringatan ini sebagai momentum penting dalam memperkuat peran teknologi untuk pembangunan nasional. Pihaknya berharap acara tersebut mendorong ekosistem digital nasional agar semakin kompetitif.

"Saya lihat event ini luar biasa, khususnya sambutan dari peserta dan juga concern dari pemerintah untuk mendukung kemajuan industri telekomunikasi ataupun industri telco di Indonesia. Terutama dukungan-dukungan dan insentif yang diberikan pada seluruh ekosistem telco di Indonesia. Opportunity for improvement untuk pelaku industri besar sekali, dan kita tidak terlepas dari competitiveness di regional maupun di global," kata Ketua Pelaksana Hari Bhakti Postel ke-81 Tahun 2026, Theodorus Wintoko.

Pemerintah turut menyiapkan serangkaian rancangan strategis guna memperluas daya dukung sektor ini secara menyeluruh dari hilir hingga hulu.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan enam strategi utama. Langkah ini meliputi penguatan konektivitas, kompetensi talenta, katalisator sinergi, permodalan, kepatuhan regulasi, hingga komersialisasi pasar yang sehat.

"Kita butuh investasi yang bukan hanya kapital tetapi juga pengetahuan. Kita butuh teknologi yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab. Semua investasi ini seharusnya menjadikan satu tujuan. Hadirnya DTI Series tahun 2026, untuk memastikan teknologi ini tidak hanya menghubungkan Indonesia, tapi juga untuk melindungi hak mereka dan memperkuat masa depan," ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah.

Kebutuhan atas infrastruktur fisik dan teknis yang andal juga disuarakan oleh perwakilan asosiasi industri telekomunikasi.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, menegaskan pentingnya fondasi konektivitas yang kokoh sebagai elemen fundamental transformasi digital. Indonesia dinilai perlu segera mengadopsi teknologi masa depan demi kedaulatan bangsa.

"Indonesia harus loncat segera ke 5G, Indonesia harus loncat segera ke kripto kuantum, kemudian Indonesia harus loncat juga ke satelit yang non-terrestrial network, jadi bukan hanya orbital tiga stasiun tetapi juga MTN istilahnya. Kita juga harus loncat kepersediaan data center yang kapasitasnya memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan penyimpanan data dan pengurusan data di Indonesia itu kan bukan hanya kebutuhan masyarakat aja, tetapi pemerintah pun juga butuh," ungkap Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno.

Di sisi lain, penerapan teknologi yang masif menuntut perlindungan keamanan data yang optimal dari berbagai potensi ancaman.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengingatkan bahwa percepatan teknologi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan siber yang tangguh. Kerentanan internal seperti kebocoran kredensial dan kelalaian manusia masih menjadi pemicu utama insiden siber.

"Mayoritas insiden justru diawali oleh kerentanan internal, seperti bocornya kredensial, malware, hingga kelalaian manusia. Oleh karena itu kita harus menerapkan strategi, tidak hanya berbasis kepada teknologi. Kita wajib berkolaborasi melalui pertukaran informasi ancaman dan pemantuan bersama," jelas Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.