Otorita IKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2,86 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,86 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendanai pembangunan IKN batch 3, seperti dilansir dari Detik Finance pada Selasa (16/7/2026). Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menkeu sejak 18 Juni lalu dan sudah mengantongi persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pengajuan usulan dana tambahan ini disampaikan langsung oleh pihak Otorita IKN di hadapan legislatif guna memastikan kelanjutan proyek infrastruktur jangka panjang tersebut.

"Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran sebesar tahun 2026 pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7/2026).

Kebutuhan dana segar ini direncanakan mengalir untuk beberapa sektor krusial, di mana sebagian besar senilai Rp 2,7 triliun dialokasikan pada tahun pertama skema kontrak tahun jamak (MYC) 2026-2028. Selain itu, terdapat kekurangan dana Rp 15 miliar untuk pemeliharaan infrastruktur serta Rp 141,9 milar untuk pembebasan lahan, perencanaan kawasan, dan forum investor. Setelah mengantongi lampu hijau dari pihak kementerian sekretariat negara, langkah koordinasi berikutnya kini berlanjut ke kementerian keuangan.

"Dari Menteri Sekretaris Negara sudah oke, sekarang kami datang ke Menteri Keuangan," sebut Basuki. Sebagai informasi, pagu anggaran awal Otorita IKN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,47 triliun, yang mencakup belanja pegawai sebesar Rp 423 miliar, belanja barang senilai Rp 732,5 miliar, dan belanja modal mencapai Rp 4,3 triliun.

Mengenai penyerapan dana berjalan, pihak Otorita IKN mencatatkan realisasi yang cukup tinggi hingga pertengahan tahun ini. "Pada tanggal 30 Juni 2026, secara akrual dengan memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual realisasi anggaran otorita IKN tahun 2026 mencapai 80,2%," tutup Basuki.