Muktamar NU Dinilai Perlu Usung Konsep Keberlanjutan Lingkungan

Gagasan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial menjadi tantangan utama bagi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Organisasi keagamaan ini dinilai memiliki modal etik dan tradisi fikih yang kuat untuk menjawab krisis ekologi global.

Sorotan terhadap isu keberlanjutan ini mengemuka di tengah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 yang mengakui bahwa pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menjelang 2030 masih belum merata. NU dipandang perlu hadir tidak sekadar sebagai pengikut agenda global, tetapi juga sebagai produsen gagasan berbasis ajaran Islam.

Tradisi NU memiliki konsep qana'ah atau merasa cukup dan larangan israf atau berlebih-lebihan. Prinsip ini menjadi kritik atas pola konsumsi dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan yang melingkupi transisi energi saat ini.

Selain itu, khazanah maslahah dan prinsip la dharara wa la dhirara yang melarang timbulnya bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain dapat dijadikan acuan dalam menilai dampak pembangunan industri. Hal ini relevan dalam menyoroti rantai pasok nikel di Indonesia, seperti di Morowali, yang menyumbang bahan baterai kendaraan listrik tetapi berisiko menimbulkan deforestasi dan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

PBNU sendiri telah lama menetapkan pijakan hukum terkait pelestarian lingkungan. Keputusan Muktamar ke-29 NU di Cipasung pada tahun 1994 menegaskan bahwa pencemaran udara, air, dan tanah yang menimbulkan dharar hukumnya haram serta termasuk tindakan jinayat. Selanjutnya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Banjar pada tahun 2019 juga menegaskan pentingnya sanksi bagi industri yang tidak mengelola sampah produknya demi kemaslahatan umum.