MPR Dukung Ekspor Satu Pintu Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia

Kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai bakal memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Dukungan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global," kata Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.

Kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas Sumber Daya Alam (SDA) melalui BUMN ini dijadwalkan berlaku penuh pada 1 September 2026. Jadwal implementasi tersebut maju dari rencana awal pemerintah yang sebelumnya ditargetkan mulai berjalan pada 1 Januari 2027.

Sebelum penerapan secara menyeluruh, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa mekanisme baru ini masih melewati tahapan penyesuaian.

"Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pembentukan entitas pelat merah ini ditujukan untuk memangkas praktik under invoicing atau pemalsuan dokumen pelaporan nilai barang yang jauh di bawah harga transaksi sebenarnya. Praktik manipulasi harga tersebut selama ini marak terjadi di industri kelapa sawit sehingga mengakibatkan hilangnya potensi devisa negara dalam jumlah besar.

"Sebagai contoh kelapa sawit banyak dijual di Indonesia resmi kontrak harganya Rp 15.000 per kilo, padahal harga di internasional di Eropa Rotterdam itu Rp 27.000, harga sebenarnya Rp 27.000, siapa yang nikmati Rp 17.000, hampir 50%. Jadi permainan seperti ini yang menusuk hati kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.