Kementerian Kominfo Sebut Kerugian Penipuan AI Capai Rp 9,1 Triliun

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 9,1 triliun akibat penipuan menggunakan teknologi AI, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Nezar Patria dalam acara Kaspersky Academic Summit.

Penipuan berbasis AI ini memanfaatkan elemen sintetis seperti peniruan identitas orang dekat dan penciptaan sosok investor palsu dengan sistem insentif otomatis yang sulit dilawan tanpa teknologi canggih, ujar Nezar.

Nezar juga menyebut bahwa PBB memperkirakan kerugian dari penipuan daring di Asia-Pasifik bisa mencapai USD 140 miliar tahun ini, angka yang sangat mengkhawatirkan dan harus diwaspadai bersama.

Dalam acara tersebut, Nezar menegaskan pentingnya membangun keamanan AI yang adaptif dan berkeadilan, bukan hanya sistem keamanan sederhana.

Langkah pertama adalah menciptakan tata kelola keamanan yang bertumpu pada prinsip ketahanan, bukan sekadar pembatasan. Pemerintah bertugas membangun kerangka kerja keamanan AI yang komprehensif dan tangguh sejak awal, yang disebutnya "security by design".

Selanjutnya, sistem keamanan harus menjangkau hingga ke lini terdepan, termasuk pemegang kartu SIM di desa, bukan hanya tim anti-penipuan di kota besar. Infrastruktur anti-penipuan harus menyentuh langsung publik melalui penyaringan dan verifikasi berbasis AI di titik transaksi warga.

Nezar juga mengingatkan bahwa AI merupakan teknologi dengan kegunaan ganda. Setiap kemampuan untuk mendeteksi ancaman bisa saja digunakan untuk menyerang jika tata kelolanya buruk atau jatuh ke tangan yang salah.

Perencanaan strategis harus melibatkan mekanisme pengawasan, audit, dan akuntabilitas manusia sejak awal, bukan hanya setelah terjadinya insiden.

"Tidak satu pun dari strategi tersebut dapat dibangun oleh entitas tunggal. Oleh karena itu, tanggung jawab bersama menjadi hal yang mutlak. Saya mengajak praktisi, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjalankan peran masing-masing dan meningkatkan kolaborasi," ujar Nezar.

Dia menambahkan bahwa proses yang berkelanjutan dan kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan regulasi keamanan AI.