Pemerintah Daerah Pastikan Kelancaran Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi Lampung bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Blitar memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin (13/7/2026).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung pengawasan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ke sekolah-sekolah untuk menjamin keamanan pangan serta pemenuhan gizi para peserta didik.

"Setelah masuk sekolah ini, sesuai instruksi Bapak Presiden, kita bersama-sama berkolaborasi dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi dapur MBG dan distribusinya sampai kepada lauk-pauknya. Hari ini kami berkeliling ke SD, SMP, SLB, hingga SMA untuk memastikan program ini berjalan dengan baik," ucap Rahmat dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).

Evaluasi berkala terus dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan temuan di lapangan selama proses peninjauan berlangsung guna meningkatkan mutu pelayanan bagi anak sekolah.

"Ada beberapa masukan-masukan yang tujuannya tentu untuk memperbaiki agar program ini terus berjalan dengan baik," ujarnya.

Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi hal penting dalam mengawal kesuksesan pemenuhan gizi anak bangsa ini.

"Kami mengharapkan banyak masukan dari masyarakat demi memperbaiki program ini," ucapnya.

Komitmen serupa juga ditegaskan oleh penegak hukum yang ikut serta dalam proses pemantauan ke lapangan untuk mengawal akuntabilitas program nasional tersebut.

"Kami bersama Bapak Gubernur memegang teguh komitmen sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Jaksa Agung. Program prioritas nasional ini akan terus kami dampingi dan kawal agar berjalan maksimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung," ujar Danang.

Sementara itu, di Jawa Timur, pelaksanaan program serupa juga menyasar para siswa baru yang tengah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

"Betul. Hari ini seluruh siswa tetap mendapatkan MBG, termasuk siswa baru yang sedang menjalani MPLS," ujar Dimas kepada Kompas.com, Senin.

Pihak sekolah mengonfirmasi tidak ada pembatasan jumlah penerima manfaat dari kebijakan pusat pada tahun ajaran baru ini.

"Informasi dari SPPG memang tidak ada kebijakan baru, misalnya pembatasan jumlah penerima," katanya.

Aliansi pengelola layanan gizi menyepakati pemenuhan hak makan gratis bagi siswa baru tetap dipenuhi selama aktivitas mereka berlangsung di area kelas.

"Tapi SPPG di Blitar Raya sepakat jika MPLS kan berlangsung juga di ruang kelas maka tetap dapat jatah MBG," ujarnya.

Kendala operasional di lapangan saat ini lebih didominasi oleh penumpukan jumlah fasilitas penyedia yang melebihi kuota lembaga pendidikan penerima.

"Di Sanankulon jumlah total siswanya sekitar 11.000. SPPG-nya berjumlah sembilan. Akhirnya ada tiga SPPG yang masih menganggur," kata Bambang.