JPPI Ingatkan Pemerintah Soal Rencana Perbarui Buku Ajar Nasional

Rencana pembaharuan buku ajar nasional untuk tingkat SD hingga SMA mendapat perhatian kritis dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Langkah pembenahan fisik serta materi ini bergulir guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, seperti dilansir dari Detikcom.

Pemerintah memproyeksikan cetakan baru tersebut agar mempunyai daya tahan pemakaian yang lebih lama. Tampilan visual, ukuran huruf, hingga kualitas bahan cetak juga akan ditingkatkan agar lebih nyaman dibaca oleh para siswa.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menekankan bahwa persoalan utama pendidikan nasional sebenarnya terletak pada rendahnya mutu pembelajaran, bukan akibat kekurangan pasokan buku baru. Ia mengingatkan pemerintah supaya kebijakan ini tidak terjebak menjadi proyek cetak ulang dalam skala besar.

"Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan," kata Ubaid dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/8/2026).

JPPI memaparkan bahwa evaluasi berkala terhadap materi pelajaran memang diperlukan. Langkah evaluasi bertujuan memastikan isi materi selalu relevan dengan ilmu pengetahuan, melatih pemikiran kritis, inklusif, mudah dipahami, serta bebas dari kesalahan maupun bias.

Meski begitu, keberadaan buku pelajaran baru ditegaskan hanyalah satu di antara sekian banyak instrumen pendukung. Pergantian buku secara otomatis tidak langsung mendongkrak mutu pendidikan nasional tanpa adanya perbaikan pada sektor-sektor mendasar lainnya.

"Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan," ucapnya.

Guna menghindari risiko pemborosan anggaran negara, JPPI mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh buku pelajaran yang saat ini beredar. Audit tersebut akan memetakan secara jelas mana buku yang masih layak dipakai, mana yang butuh revisi parsial, dan mana yang harus diganti total.

"Jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan," ucapnya.