AchmadNurHidayat.ID — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5% belum mampu menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan kondisi ini mencerminkan fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja secara memadai.

Data menunjukkan kontradiksi: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11% sepanjang 2025 dan 5,61% pada kuartal I-2026, sementara Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan lebih dari 88.000 pekerja terkena PHK sepanjang 2025 dan sekitar 23.470 tambahan pada Januari–Mei 2026.

Investasi Naik, Serapan Tenaga Kerja Terbatas

Yusuf menyebutkan investasi pada 2025 meningkat sekitar 12,7%, tetapi penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 10,4%. Ia menambahkan biaya investasi untuk menciptakan satu lapangan kerja juga terus meningkat.

“Artinya, setiap tambahan investasi menghasilkan lapangan kerja yang semakin sedikit sehingga pertumbuhan belum benar-benar inklusif,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan kenaikan realisasi investasi banyak mengalir ke sektor padat modal, seperti hilirisasi mineral dan industri logam dasar, yang mengandalkan teknologi dan otomatisasi sehingga menyerap tenaga kerja relatif lebih sedikit.

Faktor Domestik Lebih Dominan

Menurut Yusuf, meski tekanan global memengaruhi permintaan ekspor dan ketidakpastian geopolitik, persoalan domestik lebih dominan. Ia menyinggung tingginya biaya energi, melemahnya daya saing industri, ketidakpastian regulasi, serta derasnya arus barang impor berharga murah sebagai hambatan utama.

Akibat kombinasi faktor ini, industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki kesulitan berkembang, padahal sektor-sektor tersebut selama ini menjadi penopang penyerapan tenaga kerja.

Perbaikan ICOR Belum Optimal

Yusuf juga menyoroti kondisi efisiensi investasi. Meskipun Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia menunjukkan perbaikan, angkanya masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan, yang mencerminkan beban biaya logistik, birokrasi, dan biaya ekonomi lain yang masih besar.

Tekanan biaya energi—terutama harga gas industri—dan masuknya produk impor murah menekan margin perusahaan. Banyak pelaku usaha memilih efisiensi melalui otomatisasi daripada menambah tenaga kerja.

Rekomendasi Kebijakan

Guna menjembatani pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, Yusuf mengusulkan agar pemerintah menilai kualitas investasi tidak hanya dari nilai nominal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan. Ia menyarankan insentif fiskal dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal, serta upaya menurunkan biaya energi dan logistik sekaligus mengawasi praktik dumping.

“Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Yusuf.