DPR Soroti Maraknya Aksi Kekerasan Kitab Massa di Indonesia

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah mencegah potensi pembentukan budaya kekerasan usai maraknya aksi main hakim sendiri yang merenggut nyawa di berbagai daerah pada 24 hingga 26 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Selasa (28/7/2026). Sejumlah insiden mematikan tersebut mencakup pengeroyokan dugaan pencuri ayam di Tabanan Bali, tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur Purwakarta, bentrokan warga di Menteng-Matraman Jakarta, hingga tewasnya terduga pencuri sepeda motor oleh massa di Bahodopi Morowali Sulawesi Tengah. Rieke menilai maraknya rentetan aksi penegakan hukum secara mandiri oleh warga tersebut menjadi tanda bahaya bagi stabilitas nasional.

"Fenomena ini merupakan peringatan serius, bahwa negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI.

Menurutnya, penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme peradilan yang adil berpotensi melonggarkan ruang timbulnya aksi main hakim sendiri serta merusak persatuan nasional. "Aparat penegak hukum wajib bertindak cepat, transparan, dan akuntabel untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dinilai sangat krusial di tengah tekanan ekonomi, kerentanan sosial, serta ketidakpastian global yang dihadapi masyarakat saat ini. "Negara harus memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi, psikososial, pemulihan ekonomi, serta jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI.

Bentuk perlindungan dan jaminan keamanan dari negara tersebut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat kecil yang menjadi pihak paling rentan terhadap aksi kekerasan maupun dampak sosial yang muncul.