DPR Gelar Paripurna Bahas RUU Perampasan Aset dan Timwas Haji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) untuk menerima laporan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Jalannya persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Berdasarkan catatan kehadiran, sebanyak 226 anggota DPR hadir secara fisik dan 63 anggota menyampaikan izin, sehingga rapat dinyatakan resmi memenuhi kuorum.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada rapat paripurna hari ini telah ditandatangani hadir 226 dan izin 63, oleh karena itu kuorum telah tercapai," kata Dasco dalam rapat dilansir dari kumparan.

Setelah memastikan jumlah anggota yang hadir telah memenuhi syarat ketentuan persidangan, pimpinan rapat secara resmi membuka jalannya agenda paripurna tersebut.

"Perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-3 masa sidang I tahun sidang 2026-2027 hari Kamis, 27 Agustus 2026, dan kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.

Selain mendengarkan laporan dari Komisi III DPR RI mengenai RUU Perampasan Aset, agenda Rapat Paripurna ini juga menjadwalkan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025 dan APBN 2027. DPR turut mengagendakan pembahasan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hasil uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, RUU Kehutanan, serta laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.