DPR Dorong BPKS Sabang Bertransformasi Jadi Pusat Logistik

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) didorong untuk bertransformasi menjadi pusat logistik dan perdagangan internasional. Langkah ini dinilai strategis mengingat posisi geopolitik Sabang yang dinilai sangat menguntungkan, dilansir dari Detik Finance pada Senin (20/7/2026).

Anggota Komisi VI DPR Doni Akbar menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan adaptif menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan para investor global di kawasan tersebut.

"BPKS harus fokus pada penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mempercepat pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," ujar Doni Akbar, Anggota Komisi VI DPR.

Pengembangan potensi Sabang juga mencakup sektor maritim, pariwisata, perikanan, serta kelautan yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Transformasi BPKS tidak hanya berorientasi pada perbaikan kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi Sabang sebagai pusat perdagangan, logistik, pariwisata, perikanan, kelautan, ekonomi maritim dan pelabuhan internasional. Potensi tersebut jika dikembangkan niscaya menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru," ujar Doni Akbar, Anggota Komisi VI DPR.

Keberhasilan percepatan investasi ini membutuhkan sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha guna membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

"Kami di Komisi VI berkomitmen mendukung rencana dan strategi pengembangan dengan memperhatikan kejelasan dan detailnya program yang disusun. Saya cukup optimistis BPKS dapat berkembang menjadi kawasan ekonomi yang semakin maju, mampu menarik investasi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Doni Akbar, Anggota Komisi VI DPR.