Dinsos Kalsel Ingatkan Ancaman Radikalisme dan Perundungan Anak

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti eskalasi ancaman terhadap anak, mulai dari perundungan, kekerasan seksual, hingga radikalisme di Banjarbaru pada Rabu (23/7/2026). Pemerintah daerah mendesak partisipasi kolektif masyarakat guna menjamin tumbuh kembang generasi muda secara optimal.

Pernyataan mendasar tersebut disampaikan oleh Kepala Dinsos Kalimantan Selatan Muhammad Farhanie ketika membuka agenda Sehari Bersama Anak Tahun 2026. Berbagai potensi kejahatan sosial seperti eksploitasi, tawuran, geng motor, dan narkoba dinilai dapat merusak kualitas sumber daya manusia mendatang.

"Anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, aman, sehat, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi," kata Farhanie.

Landasan hukum mengenai hak anak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif serta kekerasan telah dijamin secara tegas dalam Konstitusi Uasi 1945. Penjaminan atas hak hidup dan partisipasi anak dinilai menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

"Semakin baik kualitas anak saat ini, semakin besar pula peluang terwujudnya generasi yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun nasional," ujarnya.

Langkah pencegahan kejahatan terhadap anak memerlukan sinergi menyeluruh antara lingkungan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, serta elemen masyarakat luas. Setiap anak di Kalimantan Selatan berhak mendapatkan akses setara demi mengasah potensi dan menggapai cita-cita mereka secara aman.

"Melindungi anak berarti menyiapkan masa depan daerah dan bangsa," katanya.