BPS Perkuat Keamanan Data Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng BSSN, Peruri, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi masyarakat pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026).

Kerja sama lintas lembaga tersebut mencakup penguatan keamanan siber, keandalan infrastruktur digital, hingga perlindungan data pribadi. Dilansir dari Bisnis.com pada Jumat (24/7/2026), seluruh informasi yang dihimpun bakal disalurkan dan disimpan langsung di server internal khusus milik BPS demi mengantisipasi ancaman peretasan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur mandiri ini menjadi langkah krusial dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

"Kami punya server khusus karena ini adalah data pribadi bangsa Indonesia, gitu kan. Kami simpan di dalam server BPS yang akan kami jaga keamanan dan kerahasiaan datanya," ujar Amalia, Kepala BPS.

Landasan hukum perlindungan data tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan penyelenggara menjamin kerahasiaan keterangan responden. Selain itu, BPS juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Aturan tersebut memastikan hasil akhir sensus hanya dipublikasikan dalam bentuk data agregat atau kelompok. Dengan demikian, identitas maupun data pribadi responden, baik perorangan maupun unit usaha individu, dipastikan tidak akan dibuka kepada publik.