BPJT Siapkan Uji Coba Ulang Sistem Tol MLFF

Pemerintah Indonesia menyiapkan uji coba ulang sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun 2026 setelah proyek ini tertunda selama enam tahun. Rencana ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR pada Kamis (9/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa persiapan uji coba lanjutan sedang dilakukan demi memastikan kesiapan teknis sistem tersebut di ekosistem jalan tol domestik.

"MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6. Tapi saat ini, update proses, kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," ujar Ni Komang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Langkah penyiapan uji coba ulang ini didasarkan pada hasil tinjauan dan rekomendasi langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk saat ini memang seperti saya sampaikan kita sedang melakukan persiapan uji coba kembali atas rekomendasi dari BPKP. Saat itu sudah di-review oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia," jelas Ni Komang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Di sisi lain, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyatakan keberatan terhadap skema pengalihan hak pengumpulan tol kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) karena berisiko memicu gagal bayar pinjaman bank.

"Sehingga kalau hak pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah, diberikan kepada kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank, itu," terang Ni Komang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Persoalan pengalihan hak tol ini menjadi hambatan besar bagi pihak pengelola dalam memberikan kejelasan kepada pihak pemberi pinjaman maupun investor.

"Nah, ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan hal ini kepada para lender dan juga kepada investor-investor kami. Jadi ini masalah pokok kami," sambung Kristiyanto, Sekretaris Jenderal sementara Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Selain masalah jaminan kredit, tingkat akurasi teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang diusung PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebesar 94 persen juga dikritik karena masih di bawah efisiensi sistem saat ini yang mendekati 100 persen.

"Sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6% tersebut jika kemudian sistem yang dibawa oleh Roatex tersebut diadopsi. Karena mereka menggunakan sistem GNSS. Mungkin ini permasalahan pokok yang selama ini menjadi polemik di kami di kalangan di internal BUJT," kata Kristiyanto, Sekretaris Jenderal sementara Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).