BPH Migas dan Pemprov Sumut Optimalkan Distribusi BBM lewat BKO TNI

Kemacetan saluran distribusi Bahan Bakar Minyak yang memicu antrean panjang di berbagai SPBU Indonesia diantisipasi melalui pengerahan personel TNI sebagai pengemudi Bawah Kendali Operasi armada truk tangki tambahan pada Kamis (16/7/2026).

Langkah taktis penambahan armada baru dan pelibatan pengemudi bantuan ini diterapkan menyusul terjadinya hambatan operasional akibat pemberhentian massal awak mobil tangki oleh pihak internal Pertamina.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan di Gedung DPR, Jakarta, bahwa Pertamina Patra Niaga telah menginstruksikan perluasan armada pengiriman demi memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa henti di seluruh wilayah.

"Jadi, tadi sudah dijelaskan ini Pertamina Patra Niaga regional maupun pusat sudah mengamanahkan untuk menambah armada baru. Kemudian, kaitannya dengan kemampuan driver, ini sudah mengoptimalkan dengan BKO TNI. Ini jalan 24 jam di seluruh wilayah," kata Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

Penyaluran pasokan bahan bakar ini juga diatur secara khusus pada waktu-waktu tertentu guna menghindari hambatan lalu lintas yang padat pada siang hari.

"Dan mekanisme penyaluran itu memanfaatkan pada saat kegiatan di jalan itu tidak terjadi kepadatan. Dan itu dilaksanakan pada dini hari dan seterusnya sehingga pagi dapat dilaksanakan pembelian BBM secara continue untuk kegiatan ekonomi di daerah," sambung Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

Pemerintah bersama instansi terkait memastikan alokasi dan kelancaran pasokan BBM pada titik-titik yang mengalami lonjakan aktivitas ekonomi.

"Itu yang menjadikan catatan, sehingga kita sudah sepakat alokasi BBM di setiap regional yang menjadi titik kepadatan dan titik peningkatan ekonomi masyarakat ini semua akan diperlancar dan akan dipenuhi semuanya," imbuh Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

Di sisi lain, persoalan kelangkaan di tingkat daerah seperti wilayah Sumatera Utara dikonfirmasi bukan disebabkan oleh menipisnya stok pasokan komoditas tersebut.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan pada Selasa (14/7/2026) bahwa kendala utama terletak pada kekosongan posisi pengemudi armada angkutan akibat kebijakan pemutusan hubungan kerja sepihak secara massal.

"Yang saya sampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina itu bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi pengemudi yang antar BBM-nya terjadi pemberhentian massal," kata Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum serta TNI demi menjamin stabilitas pasokan energi di Kota Medan dan sekitarnya.

"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan polisi untuk menjadi driver dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," ujar Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara.

Bantuan dari personel TNI-Polri ini bersifat sementara untuk mengisi kekosongan operasional selama Pertamina merampungkan prosedur pemenuhan tenaga kerja baru.

"Jadi, TNI-Polri ini untuk bisa mengganti sementara driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Jadi, kami minta mulai malam ini TNI-Polri sudah siap untuk itu," ujar Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara.