BEI Siapkan Demutualisasi dan Bidik Investor Potensial

Bursa Efek Indonesia menyiapkan langkah konkret pelaksanaan demutualisasi seiring masuknya minat dari investor potensial untuk menanamkan modal, seperti dilansir dari Investor Daily pada Rabu (12/8/2026). Pihak bursa memastikan skema penambahan modal awal kemungkinan belum memanfaatkan penawaran umum perdana saham.

Proses koordinasi telah dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang saham untuk menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut. Selain itu, penyesuaian ketentuan internal dan penyusunan masukan untuk regulasi teknis OJK terus dimatangkan.

"Telah terdapat investor potensial yang menyatakan minat untuk berinvestasi pada Bursa Efek Indonesia dalam rangka pelaksanaan demutualisasi Bursa sesuai dengan Undang-Undang P2SK," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Pelaksanaan demutualisasi BEI membuka peluang penggunaan skema private placement maupun IPO, meski keduanya tidak dilaksanakan secara bersamaan. Opsi IPO dinilai belum realistis untuk tahap awal karena membutuhkan durasi persiapan yang panjang.

"Perseroan akan senantiasa mendukung dan menjalankan amanat peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Meskipun demikian, opsi IPO tetap disiapkannya sebagai langkah jangka panjang demi mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham.

"Terkait apakah mekanismenya nanti melalui private placement atau IPO, mungkin keduanya, tetapi mungkin tidak pada saat yang bersamaan," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Persiapan teknis yang membutuhkan waktu menjadi alasan utama IPO ditunda pada fase awal perombakan struktur ini.

"Kalau kita melihat secara realistis, tentu tidak mungkin kita bisa melakukan IPO dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pada tahap awal demutualisasi kemungkinan belum melalui mekanisme IPO," lanjut Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Peluang pencatatan saham di pasar modal akan tetap terbuka lebar untuk masa mendatang.

"Ke depan, untuk mengoptimalkan value bagi para pemegang saham, IPO adalah pilihan yang realistis untuk kita lakukan di masa yang akan datang," katanya Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Langkah reformasi struktur bursa ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut mengizinkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara menjadi pemegang saham BEI dengan tetap menjaga prinsip independensi lembaga.

"Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, dan ini juga merupakan mandat dari Undang-Undang P2SK, pengaturan selanjutnya akan dilakukan oleh OJK," ujarnya Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Pengawasan independensi bursa diserahkan sepenuhnya kepada otoritas pasar modal sesuai amanat undang-undang.

"Kami yakin dan percaya OJK akan mengatur hal tersebut dengan tetap menjaga independensi Bursa Efek Indonesia sesuai dengan mandat undang-undang," lanjut Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Pemegang saham saat ini menyambut positif rencana perubahan struktur ini untuk mendorong bursa menjadi lebih modern dan berdaya saing global.

"Kami mendapatkan respons positif dari para pemegang saham Bursa Efek Indonesia saat ini terkait dengan rencana demutualisasi," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Sebagai salah satu bursa besar dunia yang belum terdemutualisasi, langkah ini menjadi bagian krusial dari transformasi berkelanjutan BEI.

"Dengan demutualisasi ini, kami optimistis Bursa Efek Indonesia akan menjadi lebih modern, lebih lincah, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global. Hal tersebut juga disepakati oleh para pemegang saham Bursa Efek Indonesia saat ini," tuturnya Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.

Tahapan pelaksanaan selanjutnya kini bergantung pada penerbitan aturan teknis OJK yang mengatur mekanisme masuknya investor, struktur kepemilikan, dan penerapan prinsip independensi.