AchmadNurHidayat.ID — Pemerintah memperkuat pemantauan dan pelaporan aksi pembangunan rendah karbon di daerah melalui optimalisasi aplikasi AKSARA. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengawal pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah daerah.

Upaya itu dibahas dalam Lokakarya Nasional 2026 bertajuk “Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam Rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA”. Kegiatan berlangsung di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni–2 Juli 2026.

Lokakarya dihadiri ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi, baik secara luring maupun daring. Kegiatan juga mendapat dukungan dari GIZ Indonesia & ASEAN (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

AKSARA Sebagai Alat Pemantauan Daerah

Melalui AKSARA, pemerintah daerah dapat memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala. Platform ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan validitas data aksi mitigasi di berbagai level pemerintahan daerah.

AKSARA juga terintegrasi dengan tata kelola keuangan daerah melalui fitur Climate Budget Tagging atau penandaan anggaran iklim. Fitur itu terkoneksi dengan platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan.

Dukungan Teknis dan Pendanaan

Kolaborasi ini didukung Pemerintah Jerman melalui GIZ lewat program GIZ Climate and Biodiversity Hub in Indonesia (ClimB), dengan pendanaan dari International Climate Initiative (IKI). Kemitraan berfokus pada penguatan kapasitas teknis aparatur daerah agar komitmen pembangunan rendah karbon dapat diterjemahkan menjadi aksi terukur di lapangan.

Karin Allgoewer, Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, menyatakan penguatan kapasitas kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan ketahanan terhadap iklim,”

Karin menambahkan dukungan GIZ mencakup penyusunan metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang akurat dan berstandar internasional, integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas daerah, serta penguatan sistem pelaporan yang lebih transparan.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Persetujuan Paris dan standar Enhanced Transparency Framework, serta diharapkan memperkuat perencanaan, pemantauan, dan pelaporan aksi mitigasi secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel.

Fokus pada Kualitas Data dan Sinkronisasi

Lokakarya menekankan pentingnya kualitas data pelaporan dari daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal dan investasi hijau ke depan. Target nasional perlu diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan sistematis di tingkat daerah agar berdampak nyata.

Melalui AKSARA dan modul CONNECT, pemerintah berupaya membangun fondasi data pembiayaan dan penurunan emisi yang lebih transparan, termasuk menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Selama tiga hari lokakarya, peserta mendapatkan simulasi penginputan data emisi serta uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau. Peserta berasal dari sektor lahan (kehutanan dan pertanian), energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah.

Pelatihan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengurangi kendala ego sektoral, serta mempercepat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).