ARIKSA Dorong Pembuatan Space Policy 2045 Demi Industri Antariksa

Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) Adi Rahman Adiwoso mendorong pemerintah menyusun Space Policy 2045 sebagai regulator industri antariksa nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (8/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Langkah regulasi ini dinilai sangat krusial agar posisi Indonesia berlanjut menjadi produsen mandiri, ketimbang sebatas pasar bagi konsumen teknologi asing di tengah pesatnya perkembangan ekosistem global saat ini.

"Kita perlu kebijakan, kita perlu Space Policy 2045. Indonesia harus memiliki infrastruktur regulasi yang mendukung kemandirian sehingga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi antariksa," ujar Adi Rahman Adiwoso, Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA).

Pergeseran lanskap antariksa dunia kini didominasi oleh partisipasi aktif sektor swasta, kampus, hingga lembaga riset lokal. Sejumlah negara telah mengucurkan investasi besar, seperti dana Space Strategy Fund Jepang senilai USD 6,7 miliar selama 10 tahun dan pembentukan badan antariksa Singapura berinvestasi SGD 200 juta.

"Kita sedang memasuki era ketika space sovereignty (kedaulatan antariksa) menjadi salah satu strategi penting sebuah negara," ujar Adi Rahman Adiwoso, Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA).

Keterlibatan lintas sektor dari industri hingga generasi muda dinilai sangat dibutuhkan guna melahirkan ekosistem antariksa yang mandiri serta berdaya saing tinggi di ranah Internasional.

"Kita harus mendukung tumbuhnya pemain-pemain baru di bidang antariksa Indonesia. Seperti negara lain, pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem antariksa yang berdaulat," ujar Adi Rahman Adiwoso, Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA).

Indonesia sejatinya memiliki keunggulan geografis di garis khatulistiwa yang amat strategis untuk peluncuran maupun konstelasi satelit orbit rendah. Sinergi dengan negara ekuator seperti Brasil dan Nigeria berpotensi menghasilkan kekuatan ekonomi gabungan dengan PDB mencapai USD 4,8 triliun demi membangun konstelasi satelit pengamatan Bumi.

"Kalau kita bisa bekerja sama dengan Brasil mewakili Amerika Selatan dan Nigeria mewakili Afrika, gabungan negara-negara ekuator itu memiliki produk domestik bruto sekitar USD 4,8 triliun. Ini bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun konstelasi satelit ekuatorial," ujar Adi Rahman Adiwoso, Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA).

Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya SDM profesional di bidang antariksa Indonesia yang jumlahnya masih di bawah 1.000 orang, sangat jauh bila dibandingkan dengan India yang mencapai 20.000 tenaga ahli. Oleh karena itu, integrasi antara dunia pendidikan STEM dan industri amat mendesak demi kepastian jalur karier.

"Tugas kita adalah membangun jalan agar anak-anak muda Indonesia dapat berkarya dan berkembang. Mereka harus memiliki wadah yang jelas untuk berkarier di bidang antariksa," ujar Adi Rahman Adiwoso, Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA).

Sejarah penerbangan Satelit Palapa A1 pada 1976 pernah membuktikan bahwa teknologi luar angkasa mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Momen emas sejarah tersebut hendaknya dijadikan refleksi dalam melangkah maju menatap masa depan industri antariksa nasional.

"Semakin jauh kita melihat ke belakang, semakin jauh pula kita dapat melihat ke depan," ujar Adi Rahman Adiwoso, Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA).