Airlangga Hartarto Buka Suara Soal Kenaikan Gini Ratio Indonesia

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merespons lonjakan angka gini ratio Indonesia periode Maret 2026 yang mencapai 0,368 poin dalam konferensi pers di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indikator ketimpangan pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan catatan pada September 2025.

Guna menekan laju ketimpangan tersebut, pemerintah mengintensifkan berbagai program ketenagakerjaan, termasuk pelatihan vokasi dan program magang, untuk mendorong perluasan kesempatan kerja di masyarakat.

"Ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi. Salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang sehingga tentu kita bisa menekan gini rasio," kata Airlangga.

Langkah penanganan ketimpangan ini juga disokong melalui pengerahan insentif fiskal, di mana pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pembebasan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan maksimal Rp10 juta per bulan.

"Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPH di tanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah Rp10 juta," tuturnya.

Kenaikan rasio gini terjadi di tengah penurunan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen atau berkurang 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mencatat ketimpangan wilayah perkotaan pada Maret 2026 mencapai 0,387 poin atau naik 0,004 poin dari September 2025, sementara perdesaan naik 0,010 poin menjadi 0,296 poin.

"Kemudian juga ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 0,387 lebih tinggi 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2025. Sementara itu ketimpangan di perdesaan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,296 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025," jelas dia.