Mengapa program konversi motor listrik di era Presiden Joko Widodo gagal mencapai target? Karena program itu membuat kita terlalu sibuk bertanya berapa banyak motor bisa dikonversi, tetapi lupa bertanya apakah masyarakat memang ingin masuk ke jalur konversi itu.

Data terakhir memberi gambaran yang nyaris telak. Target konversi motor listrik pada 2024 dipatok sangat tinggi, mencapai 150 ribu unit. Namun realisasinya hingga November 2024 baru sekitar 400 unit. Bahkan ada pernyataan pejabat yang menyebut capaian 2023 hanya ratusan unit.

Ini artinya, negara memasang sasaran raksasa di atas fondasi yang rapuh. Dalam saat yang sama, penyaluran insentif untuk motor listrik baru jauh lebih tinggi dibanding konversi. Ini memberi pesan sederhana bahwa pasar sesungguhnya sudah berbicara, hanya pemerintah terlambat mendengarnya.

“Pasar sesungguhnya sudah berbicara, hanya pemerintah terlambat mendengarnya.”

Di sinilah rumusan masalah harus diperbaiki. Kegagalan program konversi bukan terutama karena masyarakat anti perubahan, bukan pula karena publik tidak peduli lingkungan. Akar persoalannya adalah negara mendorong sebuah kebijakan yang secara administratif rumit, secara teknis belum mapan, dan secara psikologis belum dipercaya.

Kita mengira rakyat hanya butuh subsidi. Padahal dalam kenyataan, rakyat lebih membutuhkan kepastian, kemudahan, dan rasa aman.

Konversi yang Terlalu Rumit untuk Rakyat Biasa

Bayangkan seseorang ingin mengganti atap rumah bocor. Jika ia ditawari dua pilihan, membeli atap baru yang tinggal pasang atau membongkar atap lama lalu merakit ulang dengan risiko hasil tidak seragam, maka mayoritas orang tentu memilih opsi pertama.

Bukan karena mereka bodoh atau anti inovasi, melainkan karena manusia cenderung memilih jalan yang paling sederhana dan paling pasti. Program konversi motor listrik menghadapi logika yang sama.

Konversi bukan sekadar mengganti mesin bensin menjadi motor listrik. Ada pemeriksaan kendaraan asal, ada syarat legalitas dokumen, ada proses teknis di bengkel yang jumlahnya terbatas, ada urusan perubahan data kendaraan, dan ada kekhawatiran soal kualitas hasil akhir.

Rakyat tidak sedang menolak energi bersih. Mereka hanya menolak kerumitan yang dibungkus jargon transisi.

Negara tampak memperlakukan konversi seperti pekerjaan administrasi biasa, padahal di mata warga, ini adalah keputusan yang menyentuh aset produktif harian. Motor bukan barang mewah. Bagi jutaan orang Indonesia, motor adalah alat kerja, alat mobilitas keluarga, sekaligus alat bertahan hidup.

Ketika alat bertahan hidup itu diminta masuk ke bengkel untuk diubah total, rakyat akan bertanya, apakah hasilnya benar-benar aman, awet, mudah diservis, dan punya nilai jual kembali.

Jika jawaban atas pertanyaan ini belum meyakinkan, maka subsidi sebesar apa pun tidak akan cukup kuat mendorong permintaan. Ini menjelaskan mengapa program konversi tersendat, sementara pembelian motor listrik baru relatif lebih mudah diterima.

Kesalahan Desain, Bukan Sekadar Kesalahan Sosialisasi

Sering kali setiap kebijakan yang gagal buru-buru dijelaskan dengan alasan sosialisasi kurang masif. Penjelasan semacam ini terlalu mudah dan terlalu malas. Dalam kasus konversi motor listrik, yang bermasalah adalah desain kebijakannya sendiri.

Jumlah bengkel tersertifikasi masih kecil dibanding ambisi target nasional. Artinya, bahkan jika minat publik tumbuh, sistem pelayanannya tetap belum mampu menampung lonjakan permintaan. Negara seperti membuka jalan tol megah ke kota yang belum punya pintu masuk.

Kita juga perlu jujur mengakui bahwa target konversi era Jokowi terlalu bernuansa politis. Angka besar sering terdengar indah di podium, tetapi angka besar tanpa peta jalan hanya melahirkan ilusi keberhasilan. Kebijakan publik tidak bisa dibangun dari semangat seremonial. Ia memerlukan kesesuaian antara target, kapasitas institusi, dan perilaku masyarakat.

Begitu salah satu dari tiga unsur itu timpang, program akan jatuh sebelum berlari. Dalam ekonomi kebijakan, ini disebut kegagalan membaca insentif nyata. Pemerintah menganggap subsidi tunai adalah insentif utama, padahal hambatan terbesar justru biaya ketidakpastian.

Satgas Transisi Energi, Jangan Ulangi Euforia Lama

Pembentukan Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada era Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa pemerintah menyadari problem transisi energi tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Satgas ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan, mempercepat perizinan, dan menyelesaikan hambatan lintas kementerian serta pemerintah daerah.

Secara kelembagaan, ini adalah langkah yang lebih matang dibanding pendekatan yang tersebar dan terfragmentasi sebelumnya. Pemerintah juga menegaskan satgas ini mencakup klaster energi hijau, industri hijau, investasi, serta pengembangan sosial ekonomi dan sumber daya manusia.

“Satgas hanya akan efektif jika ia menjadi mesin eksekusi, bukan etalase koordinasi.”

Namun satgas hanya akan efektif jika ia menjadi mesin eksekusi, bukan etalase koordinasi. Indonesia sudah terlalu sering membentuk tim, gugus tugas, dan satuan kerja yang sibuk mengumpulkan orang tetapi gagal menyelesaikan masalah.

Untuk isu motor listrik, pekerjaan rumah satgas sangat jelas. Pertama, menyederhanakan proses legal dan teknis agar warga tidak merasa memasuki labirin birokrasi. Kedua, memperbanyak bengkel konversi yang benar-benar siap, bukan sekadar tercatat. Ketiga, menegakkan standar mutu dan garansi agar publik percaya hasil konversi setara dengan kendaraan yang layak pakai harian. Keempat, mengubah sasaran program dari individu acak menjadi segmen yang memang siap, seperti armada kurir, ojek, dan kendaraan operasional institusi.

Jika satgas hanya memindahkan bahasa kebijakan dari kementerian ke rapat lintas kementerian, hasilnya tidak akan berbeda jauh. Tetapi jika satgas mampu mengubah desain kebijakan dari pendekatan simbolik menjadi pendekatan berbasis pemakai, peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar.

Fiskal Negara Tidak Bisa Diselamatkan oleh Konversi Saja

Ada argumen bahwa percepatan konversi motor listrik penting untuk mengurangi subsidi energi. Secara teori, argumen ini benar. Setiap motor yang berpindah dari bensin ke listrik berpotensi mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.

Pemerintah pernah menghitung bahwa puluhan ribu unit konversi dapat menghemat kompensasi subsidi Pertalite hingga belasan miliar rupiah per tahun. Tetapi kita harus jujur melihat skala persoalan. Di tengah beban subsidi dan kompensasi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah, penghematan dari konversi motor bukanlah peluru utama. Ia lebih mirip tetesan air di tengah waduk yang bocor.

Karena itu, dari sudut fiskal, konversi motor listrik tetap layak didorong, tetapi jangan dipromosikan seolah-olah inilah jawaban besar atas beban APBN. Manfaatnya ada, tetapi sifatnya marjinal.

Mana yang Lebih Efisien, Konversi atau Motor Listrik Baru

Di atas kertas, konversi tampak menarik karena memanfaatkan kendaraan lama yang sudah dimiliki masyarakat. Dari sudut pemanfaatan aset dan pengurangan limbah, ide ini masuk akal. Tetapi dalam praktik kebijakan, efisiensi tidak hanya diukur dari niat baik. Efisiensi juga diukur dari seberapa cepat kebijakan bisa diadopsi, seberapa mudah dipahami, dan seberapa rendah friksi pelaksanaannya.

Dalam ukuran itu, motor listrik baru saat ini jelas lebih unggul. Ia lebih sederhana, lebih seragam, lebih mudah dipasarkan, dan lebih mudah dipercaya. Masyarakat tinggal membeli, memakai, dan merawat. Konversi justru membutuhkan kesiapan teknis yang tidak semua orang punya.

Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang tampak paling heroik, melainkan kebijakan yang paling sesuai dengan perilaku manusia.

Maka pendekatan paling rasional bukan mempertentangkan keduanya, melainkan menempatkan keduanya pada segmen yang berbeda. Motor listrik baru cocok untuk mengejar skala adopsi cepat. Konversi cocok untuk penggunaan yang terarah, terutama pada armada yang ritmenya jelas dan pengelolaan perawatannya terpusat.

Prioritas Transisi Energi yang Memberi Dampak Ekonomi Besar

Jika pemerintah ingin mempercepat transisi energi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang besar, maka fokus tidak boleh berhenti pada motor listrik. Prioritas utama justru harus diarahkan ke sektor kelistrikan dan industri.

Presiden Prabowo sendiri perlu memberi sinyal penting dengan menekankan percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya dalam skala besar. Sementara itu, pembentukan Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau juga menempatkan industri hijau sebagai salah satu poros utama.

Mengapa ini penting? Karena manfaat ekonomi terbesar lahir ketika transisi energi tidak hanya mengubah apa yang dikonsumsi warga, tetapi juga apa yang diproduksi bangsa. Pembangunan pembangkit energi bersih, penguatan jaringan listrik, industri komponen energi terbarukan, baterai, dan dekarbonisasi manufaktur akan menciptakan investasi, pekerjaan, dan daya saing ekspor.

Di sinilah transisi energi berubah dari agenda lingkungan menjadi agenda pembangunan ekonomi nasional. Motor listrik tetap penting, tetapi ia seharusnya menjadi bagian dari cerita besar itu, bukan satu-satunya panggung.

Akhirnya, Negara Harus Berhenti Jatuh Cinta pada Target

Pelajaran paling penting dari kegagalan konversi motor listrik era Jokowi adalah negara terlalu mudah jatuh cinta pada target, tetapi kurang tekun membangun jalan menuju target itu. Kini, satgas di era Prabowo memiliki kesempatan memperbaiki arah namun syaratnya satu, pemerintah harus berani meninggalkan politik angka dan beralih ke politik penyelesaian masalah.

Transisi energi tidak akan dimenangkan oleh slogan, apalagi oleh target yang diumumkan tanpa kesiapan. Ia hanya bisa dimenangkan oleh kebijakan yang paham cara berpikir rakyat, menghormati logika pasar, dan disiplin membangun ekosistem dari bawah.

Jika itu dilakukan, motor listrik bisa menjadi simbol perubahan yang nyata. Jika tidak, ia hanya akan menjadi monumen lain dari ambisi yang terlalu cepat berlari, tetapi lupa belajar berjalan.