Opini Ekonomi Publik
Perpanjangan tenggat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran sekilas terdengar seperti peluang baru bagi diplomasi. Namun ketika tambahan waktu itu datang bersama ancaman militer, tekanan geopolitik, dan retorika yang kian keras, publik patut bertanya: apakah ini sungguh ruang dialog, atau hanya jeda singkat sebelum tekanan yang lebih besar?
Oleh Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Daftar Isi
- Diplomasi yang Tampak Longgar, tetapi Sesungguhnya Menekan
- Analogi Manajer dan Karyawan: Tenggat dalam Bayang Ancaman
- Jurang Komunikasi yang Kian Dalam
- Biaya Ekonomi yang Harus Ditanggung Dunia
- Erosi Kredibilitas Hukum dan Tata Kelola Global
- Retakan di Antara Sekutu dan Rumitnya Mediasi
- Apa yang Seharusnya Dilakukan
- Kesimpulan
Diplomasi yang Tampak Longgar, tetapi Sesungguhnya Menekan
Baru-baru ini, publik dunia kembali dihadapkan pada sebuah manuver klasik dalam politik internasional: memperpanjang tenggat waktu. Kabar mengenai Presiden Donald Trump yang memberikan tambahan waktu dalam negosiasi dengan Iran, seperti yang dilaporkan oleh berbagai media internasional, sekilas seolah menjadi angin segar. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: benarkah perpanjangan waktu ini berarti ruang yang lebih longgar untuk berdialog, atau justru hanya cara lain untuk mengencangkan jerat tanpa harus langsung memutus tali?
Jika dibaca lebih dalam, perpanjangan ini bukan sekadar pemberian kelonggaran diplomatik. Ia datang dibungkus dengan ancaman pengerahan pasukan tambahan ke Timur Tengah dan tekanan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dalam bahasa kebijakan publik, situasi seperti ini mencerminkan kebijakan di ujung tanduk, ketika pilihan yang diberikan kepada lawan bukan antara damai dan perang, melainkan antara tunduk atau hancur.
Pertanyaannya kemudian, apakah strategi seperti ini efektif untuk mencapai stabilitas, atau justru hanya memperpanjang penderitaan dan menanam fondasi konflik yang lebih besar di masa depan?
Analogi Manajer dan Karyawan: Tenggat dalam Bayang Ancaman
Untuk memahami situasi ini, bayangkan seorang manajer yang memberi tenggat kepada karyawannya untuk menyelesaikan proyek yang sangat rumit. Namun alih-alih memberi instruksi yang jelas dan dukungan teknis, manajer itu berdiri di belakang kursi sambil sesekali memukul meja dan mengancam akan memecat sang karyawan jika hasilnya tidak sempurna.
Ketika tenggat hampir habis, sang manajer memang memperpanjang waktunya. Akan tetapi, ia juga membawa masuk tim keamanan kantor untuk berjaga-jaga. Apakah perpanjangan itu akan membuat sang karyawan bekerja lebih baik dan kreatif? Tentu tidak. Yang terjadi justru peningkatan tekanan psikologis, kelelahan, dan pada akhirnya hasil kerja yang sekadar memenuhi target minimum agar tidak dihukum.
Dalam konteks hubungan Amerika Serikat dan Iran, analogi ini terasa sangat relevan. Perpanjangan tenggat negosiasi yang disertai demonstrasi kekuatan militer menciptakan dilema serius. Bagi Iran, ini bukan semata soal fasilitas nuklir atau jalur pelayaran, melainkan soal kedaulatan dan kelangsungan rezim. Ketika sebuah negara merasa terpojok secara eksistensial, respons yang lahir tidak lagi semata rasional dalam hitungan untung-rugi ekonomi, tetapi lebih didorong naluri bertahan hidup.
Pada titik itu, diplomasi tidak lagi menjadi instrumen pencarian solusi. Ia berubah menjadi ajang adu ego dan pertunjukan siapa yang paling kuat menahan sakit.
Jurang Komunikasi yang Kian Dalam
Pernyataan yang saling bertolak belakang dari para pemimpin kedua negara memperlihatkan betapa dalam jurang komunikasi yang sedang terjadi. Di satu sisi, para pejabat Iran menyebut pembicaraan berlangsung dalam iklim yang konstruktif dan mulai menghasilkan sejumlah prinsip dasar untuk kemungkinan kesepakatan. Namun di sisi lain, Trump justru menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu peduli apakah kesepakatan tercapai atau tidak, bahkan merasa bahwa dalam arti tertentu pihaknya sudah menang.
Perpanjangan tenggat hingga beberapa hari ke depan pun tidak hadir sebagai bahasa negosiator yang sedang mencari titik temu. Sebaliknya, ia dibarengi oleh ancaman terbuka terhadap infrastruktur vital Iran jika tuntutan Washington tidak dipenuhi. Bahasa semacam ini bukan bahasa diplomasi. Ini lebih menyerupai bahasa algojo yang memberi jeda sebelum eksekusi.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Diplomasi yang sehat seharusnya membuka ruang kompromi. Tetapi diplomasi yang dibayang-bayangi kekuatan senjata hanya akan menghasilkan kepatuhan semu, bukan perdamaian yang tahan lama.
Biaya Ekonomi yang Harus Ditanggung Dunia
Sebagai seorang ekonom, saya melihat bahwa pendekatan seperti ini membawa biaya ekonomi yang sangat besar dan kerap tidak kasatmata bagi publik. Ancaman terhadap Selat Hormuz, misalnya, bukan hanya masalah bagi Iran. Ia dapat memicu guncangan harga minyak global yang serius, mengingat jalur itu merupakan salah satu nadi utama perdagangan energi dunia.
Ketidakpastian geopolitik di kawasan pemasok energi akan menekan nilai tukar banyak negara berkembang, menaikkan premi risiko, dan bisa memaksa bank-bank sentral untuk mengambil langkah moneter yang lebih ketat dari yang seharusnya. Ini bukan sekadar isu Timur Tengah yang jauh dari keseharian rakyat Indonesia. Dampaknya akan terasa pada harga bahan bakar, ongkos logistik, harga pangan, dan pada akhirnya biaya hidup di pasar tradisional Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lain.
Pasar pada dasarnya tidak membaca perpanjangan tenggat sebagai tanda perdamaian. Pasar lebih sering menafsirkannya sebagai penundaan ledakan. Selama ketidakpastian fundamental masih bercokol, stabilitas ekonomi global akan terus berdiri di atas papan yang goyah.
Erosi Kredibilitas Hukum dan Tata Kelola Global
Ada dimensi kebijakan publik yang lebih dalam dan sering luput dibahas, yakni soal kredibilitas institusi global. Ketika sebuah negara adidaya menjadikan ancaman militer sebagai instrumen tawar utama dalam diplomasi, pesan yang tersampaikan kepada dunia sangat berbahaya: hukum internasional dan mekanisme multilateral tidak lagi cukup dihormati.
Logika semacam ini akan mendorong negara-negara lain untuk meniru pola yang sama. Jika kekuatan dianggap sebagai satu-satunya mata uang yang benar-benar efektif, maka setiap negara akan berlomba memperbesar kapasitas pertahanannya. Dalam jangka panjang, hal ini justru bisa mempercepat perlombaan senjata dan memperkecil peluang terciptanya ketertiban internasional yang stabil.
Perpanjangan tenggat yang tidak dibarengi dengan jaminan keamanan yang kredibel justru menjadi bumerang. Iran, atau negara mana pun yang berada dalam posisi serupa, akan semakin yakin bahwa bertahan hanya mungkin bila mereka memiliki kemampuan pertahanan mandiri yang kuat. Maka diplomasi yang bertujuan mencegah eskalasi justru berisiko melahirkan insentif baru bagi eskalasi itu sendiri.
Retakan di Antara Sekutu dan Rumitnya Mediasi
Yang membuat keadaan semakin pelik adalah munculnya tanda-tanda perbedaan sikap di antara sekutu sendiri. Hubungan Amerika Serikat dan Israel, yang selama ini tampak solid dalam menghadapi Iran, mulai menunjukkan keretakan di ruang publik. Ketika serangan terhadap aset energi memicu kegelisahan regional, muncul pernyataan yang memperlihatkan tidak selalu ada koordinasi penuh dalam setiap langkah militer.
Kondisi itu memperumit lanskap kebijakan. Amerika Serikat kini beroperasi dalam koridor yang makin sempit: ingin menekan Iran, tetapi juga harus mengendalikan risiko agar konflik tidak berubah menjadi perang kawasan yang lebih luas. Sejumlah analis bahkan menilai bahwa pengerahan pasukan tambahan lebih mencerminkan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan, bukan keberhasilan strategis yang meyakinkan.
Di tengah situasi itu, aktor-aktor regional seperti Mesir, Pakistan, dan Turki mencoba memainkan peran mediasi. Mereka menyampaikan pesan, menjembatani komunikasi, dan membuka jalur perundingan tidak langsung. Namun selama ancaman terbuka tetap mendominasi ruang diplomasi, upaya mediasi ini akan terus berhadapan dengan tembok ketidakpercayaan.
Inilah lingkaran setan diplomasi: ancaman memicu perlawanan, perlawanan memicu ancaman yang lebih keras, lalu negosiasi hanya menjadi jeda pendek di antara dua eskalasi.
Apa yang Seharusnya Dilakukan
Di sinilah kekeliruan mendasar dari pendekatan semacam ini. Diplomasi yang efektif seharusnya membangun rasa saling percaya, bukan rasa takut. Tekanan dan sanksi memang dapat menjadi alat dalam hubungan internasional, tetapi tanpa visi yang jelas tentang seperti apa bentuk penyelesaian akhir yang diinginkan, semua itu hanya akan memperpanjang kebuntuan.
Karena itu, ada beberapa langkah penting yang perlu dipikirkan secara serius.
Pertama, ancaman militer harus dipisahkan dari meja perundingan. Selama satu tangan memegang pena dan tangan lainnya mengacungkan pistol ke dahi lawan, tidak akan pernah lahir dialog yang jujur. Jika pembatasan aktivitas tertentu diinginkan, maka imbalannya harus berupa jaminan keamanan yang konkret dan dapat dipercaya.
Kedua, aktor regional perlu dilibatkan secara lebih substantif. Konflik Timur Tengah tidak akan selesai hanya dengan skema bilateral antara Washington dan Teheran. Negara-negara di kawasan harus duduk dalam forum yang lebih inklusif untuk membahas keamanan maritim, koridor energi, dan stabilitas politik secara bersama-sama.
Ketiga, negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu menyiapkan diplomasi ekonomi yang antisipatif. Pemerintah harus menghitung skenario terburuk, mulai dari gangguan pasokan energi hingga lonjakan harga komoditas. Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara besar berpenduduk Muslim yang menjunjung prinsip bebas aktif. Posisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong komunikasi yang lebih rasional dan berbasis kepentingan bersama.
Visi perdamaian yang bertumpu pada keterhubungan ekonomi, rekonstruksi, dan kepastian keamanan jangka panjang akan jauh lebih kuat dibandingkan perdamaian yang hanya bertahan karena rasa takut akan serangan.
Kesimpulan
Pada akhirnya, perpanjangan tenggat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah sebuah pencapaian diplomatik yang patut dirayakan terlalu cepat. Ia lebih tepat dibaca sebagai refleksi kebuntuan kebijakan yang mencoba bertahan hidup dengan menunda ledakan.
Analogi manajer yang mengancam karyawannya mengajarkan satu hal penting: kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita mengancam, melainkan dari seberapa cerdas kita membangun jembatan. Dunia sudah terlalu lelah menghadapi konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Harga minyak yang fluktuatif, risiko pengungsi, dan potensi perang terbuka yang melibatkan kekuatan besar adalah beban yang pada akhirnya ditanggung bersama oleh masyarakat dunia.
Sudah saatnya para pemimpin di Washington dan Teheran menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju stabilitas. Memperpanjang tenggat tanpa mengubah pendekatan hanya akan memperpanjang rasa sakit. Yang dibutuhkan dunia saat ini bukan sekadar tambahan waktu, melainkan keberanian untuk mengubah pola pikir dari politik kekuasaan menuju politik kemakmuran bersama.
Tanpa perubahan itu, sejarah mungkin akan mencatat bahwa perpanjangan tenggat ini bukanlah awal perdamaian, melainkan hanya jeda singkat sebelum badai berikutnya yang lebih dahsyat.
Achmad Nur Hidayat: Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
