Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP | Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

“Jumlah pemudik capai 123 juta ! Insyaallah tak ada masalah karena semua sudah diatur” demikian harapan Presiden Jokowi yang disampaikan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Entah apa yang menjadi dasar prediksi Presiden tersebut. Namun melihat manajemen penanganan mudik saat ini, seharusnya Pemerintah perlu panik. Pasalnya, tidak ada perubahan signifikan dalam manajemen penanganan mudik, tidak ada ruas jalan raya baru mudik, tidak ada moda transportasi laut baru dan tidak ada penyeberangan baru yang berbeda dari tahun 2022.

Prediksi pemudik mencapai 123 juta orang itu artinya hampir 50 persen penduduk Indonesia pergi ke kampung halamannya. Ini adalah travel rutin tiap tahun terbesar dalam sejarah migrasi bangsa Indonesia.

Pasca Covid-19, hingga akhir 2022 lalu, Mudik lebaran selalu diwarnai kemacetan panjang di ruas tol. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan pulang kampung secara serentak, sehingga menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalan raya dan tol dan kemacetan panjang pun yang terjadi.

Untuk mengurangi kepadaan arus mudik, BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan diskon 20% untuk jalan tol Jakarta-Cikampek dan Tol Cipularang-Bandung, yang berlaku sejak Minggu (16/4) hingga Selasa, 18 April 2023 pukul 06.00 WIB.

Diskon tersebut diharapkan publik memanfaatkan 3 hari tersebut untuk mudik sehingga mengurangi puncak kemacetan pada Rabu (H-4), Kamis (H-3), Jumat (H-2) dan Sabtu (H-1). Sayangnya untuk arus mudik diskon tol hanya berlaku 3 hari dan tidak di saat puncak arus mudik.

Diskon tersebut tidak akan mengurai kemacetan pada puncak mudik. Dengan kenaikan pemudik sampai 45 persen dari 86 juta menjadi 123 juta orang pada 2023, kemacetan mudik tahun ini diprediksi menjadi yang terparah karena ketiadaan kebijakan baru yang mampu mengantisipasi kemacetan tersebut.

Begitu juga dengan arus balik. Karena diskon 20 persen arus balik diberikan sejak Kamis (27/4) pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (29/4) pukul 06.00 WIB dimana tidak dalam puncak arus balik. Maka kebijakan diskon juga tidak mampu mengurangi kemacetan pada tahun ini.

Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemacetan?

Pemberian diskon 20 persen Jasa Marga untuk Tol di hari luar puncak arus mudik dan arus balik memberikan kesan bahwa Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya memang ingin mengeruk untung berlipat di masa lebaran 2023, ketimbang ingin mengurai kemacetan. Padahal sebagai BUMN seharusnya mereka membantu memikirkan mengurai kemacetan diatas kepentingan profit semata.

Kemacetan parah biasa terjadi pada H-5 yaitu jatuh pada Senin (17/4) sampai H+7 lebaran atau Sabtu (29/4). Puncak kemacetan berdasarkan pengalaman tahun lalu adalah H-3 untuk arus mudik dan H+5 untuk arus balik. Untuk menghindari kemacetan parah terutama di pintu penyeberangan kapal di Pelabuhan Ratu dan Tol ke arah timur Jakarta, maka seharusnya pemerintah menggratiskan jalan Tol.

Program menggratiskan jalan tol hendaknya jangan dilakukan satu atau dua hari melainkan dalam periode kisaran puncak arus mudik dan arus balik. Memberikan jalan tol nol Rupiah seharusnya diberikan dari Senin (17/4) sampai Selasa 25/4 atau H-5 sampai H+2.

Pihak Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus mudik di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Km 66) diperkirakan akan jatuh pada H-3 atau pada Rabu (19/4), sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+2 atau pada Selasa (25/4). Karena periode puncak mudik Rabu (19/4) dan puncak balik Selasa (25/4) maka tepat bila penggratisan tol mulai Senin (17/4) sampai dengan Selasa (25/4).

Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Jalan tol yang gratis pada waktu puncak kemacetan yaitu pada H-5 sampai H+7 akan membantu publik berkendara lebih fleksibel di luar waktu kemacetan. Bagi pekerja ASN yang cuti mudiknya mulai Senin mereka akan memilih di Senin (17/4), mereka akan menikmati tol yang gratis. Bagi pekerja swasta yang waktu cutinya baru diberikan menjelang hari lebaran, mereka mudik H-1 dimana masih dalam waktu Tol Gratis juga.

Selain dapat mengurangi kemacetan, pemberian tol gratis juga untuk membantu beban masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ekonomi 2023 diprediksi melemah sehingga pemberian tol gratis merangsang publik untuk spending terutama bagi kalangan menengah ke bawah, dimana biaya transportasi mereka dapat berkurang dan akhirnya spending dapat meningkat 10%-25%. Strategi seperti ini bermanfaat ganda, selain mengurangi kemacetan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan memberikan tarif nol bagi ruas jalan tertentu juga pernah terjadi di China pada tahun baru imlek, dan di AS pada Tahun Baru dan Natal. Selain untuk mengurai kemacetan, pemberian jalan tol gratis juga dimaksudkan untuk membantu meningkatan daya beli masyarakat.

Untuk itu, BUMN Pengelola Tol jangan serakah, alih-alih hanya memberikan diskon kecil di luar arus puncak mudik dan arus balik, sebaiknya mereka mengratiskan jalan tol.

Para pemangku kepentingan perlu memikirkan ulang kebijakan diskon tol dengan menggratiskan tol. Presiden bersama Menhub, MenPUPR dan MenBUMN perlu mencari jalan mengurai kemacetan parah di tengah lonjakan pemudik 123 juta penduduk pada 2023, sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah kelesuan ekonomi tahun ini.

Sumber: neraca.co.id